Bandar Lampung Pemerintah

Definitif Fahrizal Atas Skenario Arinal?

Bandar Lampung-Upaya Gubernur Lampung meloloskan Fahrizal Darminto sebagai Sekretaris Provinsi Lampung definitive terwujud Hal tersebut sesuai dengan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 122/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengangkat Fahrizal Darminto sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan di Jakarta, 16 Oktober 2019 oleh Joko Widodo.

Sebelum ditetapkan menjadi Sekprov definitif sejak Fahrizal ikut seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tahun 2018 lalu dan gagal lolos karena tidak diberikan izin oleh Gubernur terdahulu M.Ridho Ficardo tidak memiliki Surat Keterangan Penilaian (SKP) hasil penilaian prestasi kerja selama dua tahun berturut-turut yang ditanda tangani mantan Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo sebagai syarat mutlak mengikuti lelang jabatan JPT Madya.

Bahkan dari hasil konfrimasi dengan mantan Gubernur Lampung Ridho Ficardo melalui sambungan telepon, Kamis (29/8) lalu Ia membantah telah menandatangani SKP atas nama Fahrizal kendati demikian Ketua DPD Demokrat Lampung tak menampik jika telah menanda tangani SKP beberapa pejabat.

“ Bukannya saya tidak mau menanda tangani, tapi memang yang bersangkutan tidak pernah menghadap saya untuk meminta tanda tangan, kalau nitip pernah. Cuma saya bilang kalau nitip enggak lah. Emang apaan? Lagi mahasiswa bimbingan sama dosen aja kalau dia nitip sama temennya, kan ngamuk dosennya,” kata M. Ridho Ficardo saat dihubungi, Kamis (29/8/2019) lalu.

Polemik selanjut tahun 2018 lalu bahkan kuat dugaan ada upaya pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan hasil seleksi Pansel sebelumnya sehingga muncul surat undangan rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung kepada Tim Panitia Seleksi (Tim Pansel) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung diduga kuat menggunakan tandatangan palsu. Sebab tanda tangan dalam surat nomor 005/770/III. 01/2018 itu tercantum nama Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Johan Sulaiman sebagai penandatangan surat.

Hal itu terjadi diduga ada ketidakpuasan dari Gubernur Arinal karena tidak lolosnya Fahrizal sebagai salah satu kandidat yang diusulkan TPA ke pusat hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan tanda tangan palsu.

Selanjut saat digelarnya seleksi ulang, masalah SKP kembali muncul serta dugaan konspirasi lainnya yang diduga melibatkan pihak Pansel.

Perkara SKP yang telah diserahkan Fahrizal Darminto ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sebagai salah satu syarat mutlak dalam lelang ulang Sekdaprov Lampung, M. Ridho Ficardo mengungkapkan dalam SKP terdapat beberapa tandatangan, dan terakhir dirinya. “Karena saat itu Gubernur yang menilai kinerja mereka. Staf ahli itu butuh tandatangan lebih banyak dibanding kepala dinas dan lain-lain,” tukasnya.

Terpisah  ketua panitia administrasi lelang jabatan Sekdaprov,Koharudin, Kamis (29/8) dijelaskannya jika Fahrizal baru saja melengkapi persyaratan administrasi termasuk SKP.

“Tadi sudah diserahkan kelengkapan administrasi Pak Fahrizal termasuk SKP, “jelasnya.

Disinggung yang menandatangani hasil prestasi kerja Fahrizal, Koharudin enggan berkomentar dan berdalih tidak dalam kapasitas mengomentari hal itu.

” Bukan kapasitas saya mengomentari itu, saya kan hanya menerima berkas, “singkatnya.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Lampung ikut angkat bicara terkait adanya peserta yang mengikuti lelang jabatan sekdaprov Lampung tanpa melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Penilaian Prestasi Kerja selama dua tahun berturut-turut..

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional V Istati Atidah mengatakan bahwa kelengkapan persyaratan mengikuti lelang jabatan wajib untuk dipenuhi.

“Wajiblah. Kalau merupakan syarat, itu artinya wajib,”kata dia, Rabu (28/8) lalu.

Persyaratan yang dimaksud disini, kata dia, disebutkan saat pengumuman pembukaan lelang Sekdaprov Lampung.

“Kalau disebutkan, berarti menjadi syarat. Karena syarat tidak terpenuhi, artinya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang Sekdaprov Lampung,”ungkapnya.

Bahkan Ketua Panitia Seleksi (pansel) JPT Madya yang juga Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri Boy Tenjuri saat dikofirmasi beberapa waktu lalu memastikan jika SKP merupakan syarat mutlak bagi peserta seleksi dan harus ditanda tangani oleh Gubernur sebelumnya.

“Pejabat di provinsi yang menilainya yakni Gubernur terdahulu bukan yang saat ini,”singkatnya.

Diberitakan sebelumnya meski tidak memiliki  hasil penilaian prestasi kerja PNS selama dua tahun berturut-turut yakni  Surat Keterangan Penilaian (SKP) namun Pj Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto tetap mendaftar seleksi terbuka ulang JPT Madya dan diketahui SKP menjadi syarat mutlak untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti lelang jabatan.

Setelah kandas mengikuti lelang JPT madya yang pertama tahun 2018 lalu

Untuk kali kedua Fahrizal mengikuti lelang jabatan Sekdaprov meski saat proses lelang tahun 2018 lalu kandas karena tidak mengantongi SKP yang harus ditanda tangani Gubernur sebelumnya juga tidak mendapatkan izin.

Namun dari informasi yang dihimpun saat itu Fahrizal mendapat dukungan Arinal Djunaidi yang saat ini menjabat Gubernur Lampung alhasil seleksi yang awalnya telah di sampaikan ke TPA pusat dengan rekomendasi Hamartoni sebagai calon Sekdaprov dimentahkan dengan adanya lelang jabatan ulang.Hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan Arinal Djunaidi agar Fahrizal dapat menjadi Sekdaprov definitive dengan menggelar ulang seleksi JPT Madya.

Ketua Pelaksana Administrasi Lelang Jabatan Sekprov Lampung Koharudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon di awal pembicaraan mengungkapkan jika Fahrizal telah mengantongi SKP yang ditandatangani Gubernur sebelumnya.

“ Ada SKP nya,beliau lah yang tahu SKP itu yang menilai kan atasannya yakni Gubernur sebelumnya,”jelasnya, Selasa (27/8) lalu.

Namun saat di tanyakan mengenai belum ditandatanganinya SKP Fahrizal oleh Gubernur sebelumnya Koharudin menganulir pernyataan sebelumnya jika Pj Sekdaprov telah mengantongi SKP danmengakui jika surat tersebut belum dilampirkan oleh Fahrizal saat mendaftar.

“Ya belum ada sebenarnya SKP beliau tapi kan bisa dip roses dan BKD sudah mengajukan kesana waktu itu tapi memang belum di tanda tangan oleh Gubernur sebelumnya,”singkatnya.

Sementara Fahrizal saat dikofrimasi beberapa waktu lalu terkait SKP menegaskan tidak persoalan.

“Soal SKP itu tidak ada persoalan,”katanya.

Diketahui seleksi JPT Madya Provinsi Lampung telah ada enam pejabat Eselon II yang mendaftar selainFahrizal Mereka adalah Sekkab Lampung Selatan Fredy Sukirman, , Edarwan (Sekretaris Korpri Provinsi Lampung), Kusnardi (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung), Minhairin (Kepala Badan Keuangan Daerah Lampung) dan Arsyad Husein (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan).

 

Sementara kepada awak media, Fahrizal Darminto siap mensukseskan visi-misi dan program kerja Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim untuk Rakyat Lampung Berjaya. “Sekda tugasnya ialah membantu Gubernur Lampung dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan menfasilitasi operasional,” kata Fahrizal Darminto usai gladi bersih pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Balai Kratun, Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (23/10).

 

 

 

7,171 kali dilihat, 36 kali dilihat hari ini

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *