Bandar Lampung Pemerintah

Ditanya soal Honor, Arinal : Lu Jangan Ngompor-Ngomporin

Bandar Lampung-Sikap arogan kembali ditunjukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat dikonfirmasi awak media terkait kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar tunggakan gaji tujuh bulan terakhir kepada 35 tenaga honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung.

Selain menuding wartawan memanaskan suasana, Arinal juga lempar tanggung jawab soal kewajiban tersebut dengan mempersilahkan menanyakan SK honorer kepada Gubernur sebelumnya meski hal itu diketahui merupakan tanggung jawab Pemprov secara kelembagaan.

“Kapan honorer itu di terima, saya saya tidak tahu SK nya. Tanya saja sama yang memberi SK,”katanya saat diwawancarai awak media, di gedung Balai Keratun, Kamis (24/10).

Arinal berdalih Pemprov Lampung memiliki keterbatsan keuangan dengan alasan pihaknya telah melakukan rasionalisasi.

“Ini bukan soal bayar atau tidak kemampuan kami terbatas apalagi honorer itu tidak diperlakukan di satkernya kenapa harus ada di situ dan saya sudah melakukan rasionalisasi,”ujarnya.

Saat disinggung langkah puluhan honorer DKP yang akan melaporkan hal itu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Arinal dengan nada tinggi menghardik wartawan agar jangan memanaskan situasi.

“Lu jangan mengompor-ngompori,” cetusnya.

Terpisah Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan saat dikonfirmasi berpendapat bahwa SK puluhan honorer diterbitkan oleh Gubernur dan dengan otomatis Guernur saat ini tidak bisa buang badan dengan menghindari karena hal itu berkaitan dengan jabatan bukan tanggung jawab secara personal.

” Karena itu SK Gubernur ya Gubernur yang bertanggung jawab bukan secara personal Ridho Ficardo atau Arinal Djunaidi,”tandasnya.

65,033 kali dilihat, 214 kali dilihat hari ini

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *