Bandar Lampung Pemerintah

Anggaran ‘Siluman’ Bakal Jadi Bancakan?

Bandar Lampung-Meski APBD tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Lampung telah disahkan namun masih menyisakan masalah yakni adanya anggaran yang tiba-tiba membengkak hingga Rp 100 miliar di Dinas Pengairan Cipta Karya dan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung.

Alih-alih menciptakan skema APBD yang berpihak dan mengedepankan prioritas justru adanya anggaran ‘siluman’ memicu asumsi negative public jika ada dugaan dana itu merupakan anggaran titipan yang bakal menjadi bancakan pihak-pihak tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Kebijakan Strategis Daerah (Laksda), Indra Putra meminta eksekutif tidak melakukan pembiaran atas temuan dari Fraksi Gerindra tersebut dengan alasan jika hal itu tidak ditindaklanjuti dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

Menurutnya Gubernur tidak boleh menyepelekan temuan tersebut, apalagi disampaikan oleh anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. “Apalagi itu ditemukan oleh anggota dewan incumben, yang juga pernah menjabat sebagai unsur pimpinan pada periode sebelumnya. Jadi enggak bisa dianggap itu remeh. Harus diperhatikan,” ujarnya, Rabu (03/12/2019).

Dalam kasus ini Ia menduga  adanya pihak-pihak yang bermain. Apalagi kejanggalan anggaran, muncul secara tiba-tiba bahkan di penghujung saat akan dilakukan pengesahan dalam sidang paripurna. “Ketika ada keberatan dalam penggarapan, mestinya itu tidak akan lolos. Kecuali ada negoisasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD. Buktinya, diantara para anggota dewan saja mengalami silang pendapat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia  mengatakan menyeruaknya anggaran janggal tersebut sebagai bentuk ketidakberesan Pemprov Lampung dalam merancang anggaran. Dia pun meminta Gubernur Arinal memberikan penjelasan secara langsung kemunculan tiba-tiba anggaran fantastis di Dinas Pengairan Cipta Karya dan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung tersebut.

Diketahui, temuan itu pertama kali disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Gerindra Pattimura dan anggota DPRD Fraksi PKS Johan Sulaiman saat sidang paripurna, Selasa (26/11/2019).

“Ada anggaran yang sebelumnya sekitar Rp35 M menjadi kurang lebih Rp100 M, tanpa melalui Bamus dan Banang tiba-tiba ketok palu,” ujar Pattimura saat interupsi dalam sidang paripurna.Menurut Pattimura, prinsipnya ini lebih pada sikap kehati-hatian terutama pada Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung. “Saya tidak masalah mau diketok sekarang juga. Ini hanya kehati-hatian, takutnya ada persoalan hukum, ada yang lapor ke polisi dan KPK,” tuturnya.

Selain itu menurut anggota Fraksi DPRD Lampung asal Fraksi PKS, Johan Sulaiman, saat paripurna pimpinan tidak meminta persetujuan kepada anggota. “Setelah dibacakan, pimpinan tiba-tiba langsung turun dan menandatangani rencana anggaran,” kata Johan.

 

62,387 kali dilihat, 168 kali dilihat hari ini

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *