oleh

DPRD – Pemkab Lamsel Sepakat Raperda BPD

-Daerah-5 views

LAMPUNG SELATAN, (Analisis. Co. Id) – Pihak Legislatif dan Eksutif Kabupaten Lampung Selatan telah menyepakati bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Musyawarah Desa (BPD) Kabupaten Lampung Selatan.

DPRD Lamsel menjadi inisiator dalam hal ini, akhirnya peraturan tersebut disetujui dan dinyatakan sah dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel dengan DPRD Kab Lamsel dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Jumat (13/12/19) di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Dari laporan Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Lamsel, Andi Apriyanto, Raperda BPD mengacu pada Permendagri nomor 110 tahun 2016.

“Dimana, tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” papar Andi dari fraksi PKS.

Selanjutnya, pada sesi penyampaian pandangan umum fraksi, Raperda Badan Permusyawaratan Desa sepertinya menjadi perhatian serius dari fraksi PKS.
Ketua Fraksi PKS, Bowo Edy Anggoro memgatakan, Raperda ini adalah wujud kepedulian anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang bersama pemerintahan kabupaten lamsel melihat sangat pentingnya untuk disuport Prihal Pembangunan di desa.

“ Guna Peningkatan kinerja pemerintahan desa bukan hanya tugas Perangkat Desa saja tapi juga harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa(BPD)yang memiliki kedudukan penting dalam Pemerintahan Desa,” ujarnya.

Lebih lanjut Bowo juga menegaskan, dengan keluarnya Permendagri nomor 110 tahun 2016 dan disertai dengan dibuatnya Peraturan daerah (Perda) semakin menguatkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Jadi BPD,selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, Dengan perda ini diharapkan kinerja semakin meningkat yakni menjadi Dewan atau DPRDnya desa,” tambahnya.

Tak hanya itu, PKS juga mendorong agar Pemkab Lamsel menindaklanjuti perda ini dengan dibuatnya Peraturan Bupati (Perbup) khususnya berkaitan dengan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Yakni hak keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait Biaya Operasional,(BOP) Tunjangan Kedudukan, dan Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa,(BPD) sehingga wacana kenaikan kesejahteraan siltap aparatur desa di tahun 2020 sesuai PP no.11 tahun 2019 juga bisa dirasakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” tutupnya.

Perlu Diketahui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini di Perdakan dan di sepakati bersama atas Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan. (A/Syahrul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed