DPRD

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Sorot Soal PKH

Bandar Lampung-Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, meminta masyarakat untuk bersama-sama terkait dengan program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial di masyarakat sekitar. Hal ini ditenggarai lantaran masih banyak pertimbangan yang ditimbulkan dari proses distribusi bantuan tersebut.

“Kami (Fraksi Gerindra Provinsi Lampung) mendorong masyarakat untuk saling mendukung PKH dan bansos tidak mendukung salah sasaran,” ujar Ketua Fraksi Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Senin (8/6/2020) kemarin.

Mirza menuturkan, pihaknya beberapa kali menemukan data penduduk miskin yang tidak valid dan menjadi sumber masalah pembagian bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Contohnya, kata Mirza, masih banyak pemegang kartu penerima PKH sejak tahun 2018 hingga sekarang, ditenggarai belum sama sekali menerima bantuan tersebut.

“Saat saya reses kemarin banyak sekali warga yang keluhkan mereka belum pernah menerima bantuan PKH, kejadian di Kelurahan Rajabasa dan di Pulau Pasaran. Kemarin ada kejadian orang yang mampu menerima PKH, sementara yang tidak mampu menerima, ”kata Mirza.

Sekretaris Komisi V ini harus memperbaiki data kemiskinan lebih valid di mana setiap desa harus melakukan verifikasi ulang. Agar semua pihak akan menyesuaikan data yang sesuai dengan masyarakat dilapangan, agar penerima bantuan tidak benar sasaran dan benar-benar diterima sebagai desil 1, sedangkan benar-benar miskin dan sesuai sesuai data objektif.

“Kita harus mengubah pola pikir tentang kemiskinan, tentang kita menentang dengan bangga dari kemiskinan dengan tidak menerima dan berharap lagi dengan bantuan. Ketika bantuan itu tepat sasaran, maka akan mengurangi angka kemiskinan, ”tegasnya.

Karena hal tersebut, Mirza berharap bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses distribusi bantuan PKH dan Bansos, kemudian dapat melaporkan jika ada pihak yang memerlukan tidak menerima bantuan tersebut kemudian mengubah menerimanya.

Sementara itu, salah satu warga bernama Farida menuturkan banyak masyarakat yang telah menerima kartu PKH namun tidak menerima bantuan yang semestinya mereka terima selaku penerima PKH, tidak berani membuka suara lantaran takut.

“Mereka takut mengadu, karena takut dikucilkan atau di-bully dengan pemerintah atau RT lokal. Meskipun sudah banyak yang diberikan edukasi dan belum banyak yang menerima dari kami warga ini masih takut untuk mengadu dan menyerahkan kartu PKH ini untuk didata sebagai penerima yang belum pernah menerima hak kami, ”tutur Farida.

Padahal, dituturkan Esha, sebagai pemegang kartu PKH, maka warga tidak akan bisa lagi menerima bantuan apa pun. “Mirisnya, kami tidak dapat membantu yang lain karena sudah menerima sebagai penerima PKH. Padahal dari 2018 menerima kartu ini, saldo tetap nol. Belum pernah menerima pencairan, “terang dia

 

176 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *