oleh

Jejak Silang Sengketa Harta Karun Alay

-Opini-16 views

SILANG sengketa harta karun terpidana Sugiarto Wiharjo alias Alay Tripanca kembali “hot’ setelah 11 tahun tak kunjung kembali kerugian Rp106 miliar APBD Lampung Timur.

Padahal, dari puluhan hingga ratusan aset yang sudah inkrah sita eksekusi, ada yang telah balik nama dan diperjualbelikan antara lain kantor yang kini ditempati OJK Lampung dan Pantai Queen Artha.

Kuasa Hukum Kantor Law Firm SAC & Partners menduga Sopian Sitepu Cs dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nasional telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aset terpidana Alay.

Sopian Sitepu sudah membantah semua dugaan Amrullah Cs pada konferensi persnya yang didampingi Prof. Wahyu Sasongko dan Dr. Eddy Rifai di Woodstair, Kota Bandarlampung, Jumat (28/8).

Alih-alih meredam, opini soal silang-sengketa harta karun Alay, semakin “hot”, bahkan makin sengit hingga muncul pertanyaan status advokat Sopian Sitepu saat menerima kuasa hukum dari Satono tahun 2009.

Sopian Sitepu tercatat sebagai advokat berdasarkan dokumen berita acara pengambilan sumpah di PT Tanjungkarang terhitung Selasa, 14 Desember 2010.

Isteri Satono, Rice Megawati baru sadar merasa dibohongi oleh Sopian Sitepu. Dia rencanakan akan melaporkannya ke kepolisian jika PN Tanjungkarang tak berinisiatf melaporkannya.

Jika itu benar, PN Tanjungkarang telah pula menjadi korban atas pengakuan status “advokat” Sopian Sitepu. Rice Megawati siap menjadi saksi PN Tanjungkarang.

Sopian Sitepu dalam konferensi persnya sempat mengatakan akan mengambil langkah hukum atas tuduhan Amrullah CS. Dia mengaku tak ada pengalihan kuasa hukum darinya ke Amrullah CS.

Mungkin, karena makin banyak yang terlibat atas teriakan Amrullah Cs dari Kuasa Hukum Kantor Law Firm SAC & Partners, Fakultas Hukum Universitas Lampung menggelar seminar.

Seminar bertajuk Akte Perdamaian dan Sita Eksekusi Aset Sugiarto Wiharjo AliasbAlay yang didukung BKBH FUnila melibatkan para profesor akan diadakan di Auditorium Prof. Abdul Kadir, FH Unila, Selasa (15/9).

“Kita akan kaji secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang benar. Jangan hanya ngomong di media. Sebaiknya hadir di Fakultas Hukum Unila,” kata Eddy Rifai.

Amrullah, SH diberi kesempatan menjadi pembicara pada seminar bersama Dekan FH Unila Prof. Mardin, Prof. Wahyu Sasongko, Advokat Dr. Sopian Sitepu, dan Kasi Penkum Kajati Lampung Andrie W. Setiawan, SH, MH, Mkn.

Namun, Amrullah sepertinya enggan debat kusir dalam forum seminar soal kasus harta karun Alay yang dibawa pihak BKBH FH Universitas Lampung dalam arena forum seminar.

Ada benarnya, Amrullah CS ingin tuduhannya ke ranah penegakan hukum saja. Mereka sudah melaporkan Sopian Sitepu dan anggotanya ke Mabes Polri atas tuduhan telah menggelapkan aset bernilai ratusan miliar (TPPH) bulan lalu.

Tak perlu perdebatan lagi, silang sengketa harta karun Alay tinggal menunggu waktu dibeberkan ke meja hijau. Siapapun bisa melihatnya, tak ada lagi yang bisa sembunyi-sembunyi.

Konferensi pers maupun seminar, pastinya, tak lebih upaya adu argumentatif saja, terutana dari pihak Sitepu CS untuk menahan liarnya silang sengketa, opini, seputar makin “hot” nya larinya harta karun Alay.

Yang pasti, Amrullah CS sudah melaporkan adanya dugaan TPPH ini kepada Mabes Polri dan KPK. Bahkan, kemungkinan, Sopian Sitepu akan dilaporkan terkait status advokatnya dan lain-lainnya.

Versi mereka, jika Sopian Sitepu berhasil mengembalikan dana APBD Lampung Timur, sebelum vonis, sanksi terhadap Satono tak berat karena hanya kesalahan pengalihannya saja.

“Dulu, sebelum jadi diancam jadi tersangka, Satono diminta mengembalikan uang APBN Lampung Timur. LBH Nasional yang kemudian diminta menyita dan melelang aset Alay,” kata Amrullah.

Amrullah CS berdasarkan kuasa substitusi memiliki dua lemari berkas terkait harta karun Alay. Satu per satu, data-data tersebut ditelusurinya untuk menguak adanya dugaan pencurian terhadap harta jarum Alay.

Amrullah bersama pengacara Irfan Balga, SH dan Biana Heikal, SH mendapat Surat Kuasa Khusus, 17 Oktober 2019, dari Hj. Rice Megawati. Isteri Satono ini ingin mengembalikan kerugian APBD Lampung Timur.

Agaknya, silang sengketa harta karun Alay masih masing-masing pihak memanaskan mesin. Perlombaan balapan baru akan dimulai. Wasit belum mengibarkan bendera start.

Masyarakat menunggu siapa yang nerampok harta karun Alay sehingga tak kunjung kembali uang negara hingga 11 tahun lebih padahal jejak harta karun penggantinya berperan dimana2.

Ada ratusan.aset milik Alay dengan nilai mencapai Rp 285 miliar.. “Ada beberapa pihak yang kami indikasikan merugikan keuangan negara ratusan miliaran rupiah,” ujar Amrulllah.

Daftar namanya banyak juga belasan orang, antara lain (1). Yurike, anak Alay, (2). Meriana, istri Alay, (3). Ricky Yunaraga, pemilik BPR Tri Surya, pengelola aset Alay. (4). Puncak Indra, pengelola Pabrik Air Mineral PT, Prabutirta Jaya Lestari dan aset Alay.

(5). Budi Winarto Alias Awie, pengelola Pabrik Air Mineral PT. Prabutirta Jaya Lestari dan aset Alay, (6). Tapif Agus Suyono, pengelola Pabrik Air Mineral PT, Prabutirta Jaya Lestari dan aset Alay, (7). Fenti Yohana, isteri Budi Winarto, pengelola Pabrik Air Mineral PT, Prabutirta Jaya Lestari dan aset Alay.

(8). Ferren Yofina Winarto, anak Budi Winarto Pengelola Pabrik Air Mineral PT, Prabutirta Jaya Lestari dan aset Alay, (9). Budi Priyanto, orang kepercayaan Alay, (10). Samiadi, orang kepercayaan Alay, (11). Asvi Maphilindo Volta, SH, notaris Alay, (12). Sopian Sitepu, SH, pengacara Satono dan pengacara Alay,

(13). Alandes, staf Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesawaran, (14). Andre Setiawan, SH, MH, jaksa Kejati Lampung, (15). Donny, pembeli benda sita eksekusi pantai Sahara/Queen Arta, (16). Andrianto, SH, MH, notaris dan PPAR, (17). Budi Setiawan alias Keng Wie, direksi PT. Astrakasetra Jaya Abadi.

(17). Sumarsih, SH, pengacara Alay, (18). Hengky Wijaya alias Engsit (adik Sugiarto Wiharjo), (19). Honggo Wijaya (adik Sugiarto Wiharjo).

Yah, namanya juga harta karun, manusiawi membuat silau siapapun yang melihatnya, tapi jangan sampai jatuh ke persengkongkolan perompak bermata sebelah dan bertangan palsu.

Uang rakyat harus dikembalikan ke rakyat.

Errare humanum est, turpe in errore perseverare (membuat kekeliruan itu manusiawi,namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan ).

Herman BM

*Plt Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed