Gelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Mikdar Ilyas dicecar pertanyaan oleh Masyarakat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Tri Rejomulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang,Selasa(26/1/2021).
Di Kesempatan tersebut, masyarakat mempertanyakan perihal pemeriksaan tes rapid dan tes swab yang menurut mereka sangat membebani karena besarnya biaya tes dan keluhan tentang hancurnya harga hasil pertanian di masa pandemi covid-19.
Menyikapi hal tersebut, anggota komisi 1 DPRD Lampung Fraksi Partai Gerindra itu menanggapi bahwa besaran biaya tes tersebut nantinya akan diusulkan kepada pemerintah provinsi lampung (Gubernur,Red). “Nanti keluhan dari masyarakat terkait masalah biaya swab dan rapid akan saya sampaikan kepada pimpinan serta saya juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di komisi 1 tentang perizinan para pengusaha yang memang banyak bermain di harga hasil petani,”ucapnya saat diwawancara media melalui ponselnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa biaya rapid dan swab dapat dianggarkan oleh pemerintah daerah supaya masyarakat tidak begitu terbebani oleh biaya yang besar. “ya kalau masyarakat yang memang kurang mampu dan mereka ingin mengecek kondisi apakah tertular virus menular atau tidak kan sangat terbebani, apalagi biaya yang harus mereka keluarkan begitu besar jadi saya akan terus memperjuangkan nasib masyarakat di provinsi lampung agar mendapatkan kualitas kesehatan secara gratis dari pemerintah provinsi lampung,”imbuhnya.
Tak lupa anggota legislatif dari dapil 6 ini menambahkan bahwa kesusahan para petani dimasa pandemi ini sangat terasa ketika harga hasil panen mereka rendah. “Disini banyak saya mendapat keluhan seperti tadi ada dari hasil singkong,karet dan lainnya yang mengalami penurunan harga, dan saya akan terus memperjuangkan hal itu sert perlu diketahui bahwa Gubernur Arinal Djunaidi memiliki kartu petani berjaya yang saya harapkan dapat benar-benar membantu para petani menghadapi kondisi pandemi seperti ini hingga nanti nya bila masih ada pengusaha atau pengepul yang bermain dalam harga ini akan kami panggil bersama komisi 1 DPRD Lampung untuk menanyakan kendala serta kredibilitasnya dalam berwirausaha jangan hanya ingin menggali keuntungan besar dengan mengorbankan para petani dan bila itu terbukti mereka bermain kami pastikan mereka akan menyesal karena Saya akan mengajak teman-teman komisi satu untuk memberikan masukan ke pimpinan Dewan agar dapat merekomendasikan ke Gubernur supaya mengevaluasi perizinan nya,”tegasnya. (*)
Komentar