BANDARLAMPUNG – Bukan hanya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang memiliki tunggakan atas kaplingan lahan kota baru, dalam temuan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung tahun anggaran 2020 lalu juga memuat nama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Fahrizal Darminto sebesar Rp 278.050.00 atas jatah lahan seluas 2500 meter persegi.
Berdasarkan LHP BPK No 17A/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tertanggal 23 April 2021 terungkap ribuan lahan kapling di Kota Baru yang dibagi-bagikan kepada para pejabat dilingkup Pemprov Lampung telah terjadi pendapatan daerah yang tidak terealisasi sebesar Rp 38.473.735.333.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar pejabat yang mendapatkan jatah kaplingan Kota Baru belum melunasi pembayaran kaplingan atau masih dalam piutang.
Berdasarkan rincian, target pendapatan daerah terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp 27.760.557. Sehingga realisasi 2020 sebesar Rp 128.708.037.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sampai dengan saat ini masih belum membayar tunggakan kaplingan lahan kotabaru sebesar Rp Rp 2.523.690. Hal itu terungkap dalam temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung 2020.
Berdasarkan LHP BPK No 17A/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tertanggal 23 April 2021 terungkap ribuan lahan kapling di Kota Baru yang dibagi-bagikan kepada para pejabat dilingkup Pemprov Lampung telah terjadi pendapatan daerah yang tidak terealisasi sebesar Rp 38.473.735.333.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar pejabat yang mendapatkan jatah kaplingan Kota Baru belum melunasi pembayaran kaplingan atau masih dalam piutang.
Diketahui Arinal Djunaidi mendapat jatah kaplingan seluas 750 M² dengan dengan harga permeter sebesar Rp 421.500.
Berdasarkan rincian, target pendapatan daerah terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp 27.760.557. Sehingga realisasi 2020 sebesar Rp 128.708.037. Sehingga realisasi pendapatan daerah dari tanah kapling Arinal masih terhutang sebesar Rp 2.523.690.
Komentar