Jogja (DIY), Analisis.co.id – Wacana tentang penutupan jembatan layang (fly over) Lempuyangan sedang dipertimbangkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. Saat ini kajian intensif dan juga dampak yang diakibatkan dari kebijakan itu tengah dikaji.
Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap kemungkinan penutupan perlintasan sebidang itu. Meski telah ada fly over yang jadi penghubung, dampak yang ditimbulkan ketika dilakukan penutupan tetap harus diperhatikan.
Agus menjelaskan, dari sejumlah perlintasan sebidang yang ada di wilayah setempat baru Lempuyangan yang telah memiliki fly over, sehingga dimungkinkan untuk ditutup. Pihaknya juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi ke sejumlah pihak agar tidak muncul dampak yang merugikan.
“Tentu kuncinya adalah koordinasi, tidak masing-masing kepentingan saja. Kalau sudah begitu, lantas tidak melihat aspek-aspek yang lain, ya pasti jadi tidak harmonis,” kata dia, Selasa (25/5/21).
Dia menambahkan, meski sudah terdapat fly over di wilayah itu, namun kepadatan arus lalu lintas tetap saja ada. Maka itu, kondisi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain yang punya karakteristik lalu lintas yang berbeda.
“Kalau bicara keselamatan, kita sama-sama memahami, untuk kelancaran kereta api juga. Tapi, kondisinya itu jelas berbeda. Kalau dikomparasikan tidak bakal ketemu. Misal antara Klaten dengan Kota Jogja, itu beda. Makanya kita carikan solusi terbaik,” imbuhnya.
Menurutnya, studi akademis pun sudah pernah dilakukan terhadap program pemerintah pusat itu, termasuk dengan menyiapkan skenario lalu lintas saat perlintasan sebidang tersebut ditutup. Hanya saja, aspek-aspek sosial dan masyarakat juga harus diperhatikan.
“Kalau memang itu tidak ada perlintasan sebidang lagi, ya bagaimana kita upayakan, agar masyarakat, tanda kutip semakin nyaman. Nah, itu dia, kadang-kadang perlu pendalaman yang lebih,” ungkapnya.
Saat ini kemungkinan Pemkot Jogja belum mengkaji penutupan pada perlintasan sebidang lainnya. Sebab, kondisi pandemi cukup sulit bagi daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
“Untuk fly over dan sebagainya itu perlu duit. Ya, kita harus menata sistem keuangan. Dengan jumlah sedikit, tapi bisa melakukan langkah-langkah yang strategis, agar semua tercapai, tujuan-tujuannya,” ungkapnya. (tuti)
Komentar