Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung menyarankan agar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bisa menyampaikan sesuatu secara bijak.
“Jadi saya kira perlu ada penyajian informasi yang jelas kemudian penyampaian dengan gestur yang lebih bijak,”kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Selasa (24/08/2021).
“Karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya harap ada koordinasi yang baik,”ungkap diam
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memprediksi bahwa pemerintah provinsi Lampung sudah lelah dengan sikap dari pemerintah pusat.
“Maksud saya pak gubernur mungkin ada rasa lelah karena sepertinya selalu disalahkan. Tapi dia juga butuh support dan penghormatan yang baik,”ucap dia.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah pusat dan provinsi harus sama-sama saling mengkoreksi terkait persoalan ini.
“Harus saling koreksi, bukan saling tuding. Apakah data yang disampaikan ke pemerintah pusat bersifat valid atau tidak,”jelas dia.
“Kita harus koreksi juga apakah data dari kawan-kawan pemerintah kabupaten dan kota sudah terkoreksi dengan baik,”jelas dia.
Sehingga prinsip dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, kata dia, harus diperhitungkan juga.
Jangan sampai karena data tidak valid, ia mencontohkan, ternyata dilapangan sedang zona merah dan pelaksanaan PTM tetap berjalan.
“Ini akan berdampak lebih berbahaya, akan terjadi varian baru dengan terpaparnya para murid. Ini yang tidak kita harapkan,”ungkap dia.
“Artinya pemerintah pusat juga akan menghormati kalau kita bisa memberikan informasi dengan data. tapi pusat akan koreksi kalau kita tidak ada data yang valid,”ungkap dia.
Dilain sisi, ia menilai, persoalan ini tidak akan berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
“Kalau itu, saya rasa pemerintah pusat akan objektif melihatnya. Jadi tidak serta merta mereka langsung seperti anak kecil mengurangi anggaran untuk pemprov,”pungkas Watonie Noerdin.
Komentar