Riau– Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) PDN Ke-IV Universitas Islam Riau (UIR) kembali mencuat diduga adanya politisasi yang menciderai citra organisasi.
Hal itu disebabkan karena keterlambatan Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Penyelenggara dalam memberikan informasi.
Sehingga, menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan pihak mengenai Surat Keputusan (SK) penetapan kandidat Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Bidikmisi KIP Kuliah Nasional.
Menurut Dede Rahman, Ketua Forum Bidikmisi/KipK Unesa dari wilayah 6 Jawa Timur mengatakan bahwa,
“Adanya politisasi dalam penyelenggara Munas sangat terlihat tampak jelas. Hal itu dikarenakan tidak konsistennya Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia penyelenggara untuk menjalankan timeline agenda Munas yang telah berlaku,” ucap rahman dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Desember 2021.
Rahman menjelaskan, Seharusnya, Surat Keputusan (SK) pada penetapan kandidat ketua umum BPP PDN telah dilaksanakan. Akan tetapi, sesuai jadwal yang berlaku yaitu pada hari Rabu, 29 Desember 2021 belum direalisasikan.
Beredar kabar dikalangan berbagai pihak bahwa terdapat 3 calon kandidat ketua umum BPP PDN yang mendaftarkan diri. diantaranya, Rizal Maula yang juga ketua umum BPP PDN 2019-2021, Novyyanto mantan BPW 1 dan Renaldy Eka Putra Sekretaris Umum BPP PDN 2019-2021.
Menurutnya, Proses politik sangat mendominasi penyelenggara Munas ini.
Adanya keterangan informasi dari panitia lokal Munas mengatakan, Ketua Umum Rizal Maula diduga tidak netral karena masih mengintervensi hal-hal di luar kewenangan nya sebagai kompetitor.
“Kami menduga adanya dua kompetitor yang lainya turut mempolitisasi kegiatan penyelenggara Munas ini. Seperti Renaldy Eka Putra yang hari ini masih menjabat sebagai Sekretaris Umum BPP PDN dan Novyyanto berasal dari wilayah penyenggaraan SMNPDN 2022 ini,” ungkapnya.
Menurut Rahman, “Seharusnya Pansus SMNPDN dan panitia lokal jangan mau di intervensi oleh pihak- pihak tertentu. Sehingga, dapat mencederai Konsisten dalam menjalankan ketentuan sebagai mana jadwal yang ada,” Tegasnya.
Lanjut rahman, “Kami meminta Surat Keputusan (SK) penetapan kandidat ketua umum dapat segera di umumkan. Karena kami mau tau sosok yang akan memimpin PDN kedepan, biar tidak ada simpang siur informasi. Jangan seperti membeli kucing dalam karung,” pintanya.
Ia berharap, Panitia Munas memegang teguh Profesional dalam mengawal kegiatan Munas kali ini.
“Kalau Pansus SMNPDN dan panitia lokal tetap tidak konsisten dengan ketentuan atau selalu di intervensi. Maka, saya menyerukan dan mengajak kepada teman-teman BPK, BPC dan BPW dari seluruh Indonesia untuk dapat menolak penyelenggara Munas kali ini,” pungkasnya. (Red)
Komentar