Bandar Lampung – Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pembangunan Lampung (LPPL) M Alzier Dianis Thabranie menyoroti lambatnya penyaluran dana bansos di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Alzier menanggapi kabar dana bansos sebesar Rp140 miliar yang masih “nyangkrak” di Bank plat merah sejak akhir tahun lalu.
“Ini masalahnya dimana? Apakah kelalaian Banknya? Kok bisa luput dari pengawasan?
Ini harus segera disalurkan,” kata Alzier (6/2).
Masalah-masalah seperti ini seharusnya direspon cepat oleh stakeholder terkait. “Masak iya ngebagi-bagi duit bantuan untuk kesejahtraan rakyat Lampung saja sulit amat,” ketusnya.
Hal itu, menurutnya, membuat malu Provinsi Lampung. “Hancur Lampung ini, tolong ada budaya malu, tidak mampu ya mundur saja,” tandas Mantan Ketua Golkar Lampung tiga periode itu.
Dua hari lalu, Jumat (4/2/2022), Menteri Sosial Tri Rismaharini naik pitam saat ditanya terkait bantuan sosial (bansos) yang masih tertahan bank Himpunan Milik Negara (Himbara) dI Lampung.
“Di Lampung yang belum tersalurkan sekitar Rp 140 miliar. Secara keseluruhan sekitar 18 – 20 persen belum tersalurkan,” kata Risma usai menyalurkan bantuan kepada pasien kronis di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
Pencairan bansos tersebut disalurkan melalui bank pemerintah dalam bentuk kartu bansos. Menurutnya, berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos tersebut.
Untuk area Lampung, kata Risma, sebagian besar masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos adalah lansia dan disabilitas.
Komentar