Jakarta — DPRD Provinsi Lampung menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04) lalu.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, Sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Lampung Memanggil, Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda serta Organisasi Buruh (terlampir) pada beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Provinsi Lampung Aksi unjuk rasa yang dilakukan terkait penolakan kenaikan harga BBM.
“Menuntut untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, menuntut kemudahan akses kesehatan, menuntut dicabutnya Undang- Undang Cipta Kerja serta beberapa tuntutan lainnya (terlampir) , “kata Mingrum kepada awak media. Senin (19/04)
Untuk itu, kata Mingrum, Berkenaan dengan hal diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
” Agar kiranya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, “cetus bunyi surat yang dikirimkan DPRD Provinsi Lampung kepada Preseden RI.
Dimana saat itu , Ketua DPRD Mingrum Gumay saat nemui massa pendemo mengungkapkan, jika pihaknya akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
“Bahwa aspirasi yang dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta, “ungkapnya.
Mingrum menambahkan , konflik vertikal seperti reformasi agraria menjadi salah satu pokok permasalahan juga di Provinsi Lampung, yang ikut serta menjadi aspirasi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga, “tegasnya
Selain itu,sambung Mingrum, tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait atas ketidakpuasan aksi unjuk rasa lalu, dirinya berharap tidak ada lagi parlemen jalanan karena masih dalam suasana Ramadhan.
“Untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat, karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.
Komentar