Menyusul viralnya sampah di pantai Sukaraja, Pemkot Bandar Lampung diminta untuk
mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Tata kelola sampah memerlukan kebijakan
yang tepat serta didukung ketersediaan anggaran yang efektif dan efisien. Sayangnya,
Pemkot Bandar Lampung dinilai masih abai terhadap persoalan pengelolaan sampah.
Bahkan, honorarium petugas kebersihan yang menjadi ujung tombak tata kelola sampah,
kerap tidak dibayarkan tepat waktu.
Wakil Ketua Komisi III Ilham Alawi dalam rilisnya Selasa (11/07/2023) meminta agar
Walikota Bandar Lampung segera membuat perencanaan pengelolaan sampah yang
berkelanjutan. Untuk itu, menurutnya, diperlukan strategi tata kelola sampah yang mumpuni
yang di dalamnya melibatkan SDM petugas kebersihan sebagai ujung tombak, serta
penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
“Sampah yang dihasilkan rumah tangga, semua harus dipastikan terangkut ke tempat
penampungan sementara, dan selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir. Hal itu
diperlukan agar tidak ada sampah rumah tangga yang dibuang ke selokan, got, dan sungai
yang akhirnya bermuara ke laut. Yang menjadi ujung tombaknya tentunya saja tenaga
kebersihan serta sarana dan prasarana pendukungnya yang memadai, termasuk
kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Anggota DPRD asal Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti kebijakan Pemkot Bandar
Lampung yang terkesan abai terhadap persoalan sampah. Ia menyoal adanya
keterlambatan pembayaran honor petugas kebersihan yang sempat mengemuka ke publik
pada tahun 2022 lalu.
“Bagaimana mau baik, honor petugas kebersihan saja kerap ditunggak. Tahun 2022 lalu
bahkan viral berita demo petugas kebersihan yang berujung pemutusan kontrak terhadap
sembilan orang tenaga kebersihan. Selain itu berita viral tentang penumpukan sampah di
Pantai Sukaraja. Ini jadi bukti buruknya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung,”
katanya.
Pria yang akrab dipanggil Kyai Ilham itu juga menyoroti terkait adanya beberapa fasilitas
tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang perlu direlokasi karena berada di
tengah sarana pemukiman dan sarana olahraga. Menurutnya, TPS sampah yang salah
tempat itu membuat Kota Bandar Lampung terlihat kotor dan jorok.
“TPS sampah yang ada di lapangan Kalpataru Kemiling itu perlu direlokasi karena
merupakan fasilitas olahraga dan dekat dengan pemukiman penduduk. Saya kerap
menyuarakan hal ini baik dalam RDP (rapat dengar pendapat, red) dengan Dinas
Lingkungan Hidup maupun dengan Walikota Bandar Lampung. Tetapi tidak juga
ditindaklanjuti. Mungkin nunggu viral dulu baru ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dewan dari daerah pemilihan Kecamatan Kemiling, Langkapura, dan Rajabasa itu
menerangkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif wajib melibatkan kerjasama antara
individu, masyarakat, dan pemerintah. Dengan menerapkan strategi tersebut, akan terwujud
pengelolaan sampah yang lebih baik sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat,
dan apik.
“Terakhir Kota Bandar Lampung mendapatkan Piala Adipura tahun 2009 silam. Artinya
sudah 14 tahun yang lalu hingga sekarang kota kita tidak mendapatkan status kota bersih.
Hanya dengan penerapan kebijakan yang tepat, dan pemberian reward and punishment,
dampak akibat sampah bisa diatasi,” terangnya.
Lebih lanjut Ilham Alawi menambahkan bahwa pengelolaan sampah dapat menerapkan
startegi 5M yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang
(recycle), mengolah kembali (recover), dan mengedukasi pendidikan dan kesadaran
masyarakat.
”Pengelolaan sampah yang efektif adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan
mengadopsi strategi 5M kita dapat mencapai lingkungan yang bersih, sehat, dan
berkelanjutan. Mari kita berperan aktif dalam pengelolaan sampah di tingkat individu, dan
mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan infrastruktur yang
memadai. Bersama-sama, kita dapat menjaga bumi ini agar tetap indah dan layak dihuni
oleh generasi mendatang,” pungkasnya.
Komentar