Rapat Paripurna Pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung terhadap rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun 2024 rancangan PPAS tahun 2024, Fraksi PDI Perjuangan menyebut Gubernur tidak peduli dengan agenda Reformasi Birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Lampung.
Demikian disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ketut Rameo, dalam Rapat Paripurna di DPRD setempat, Kamis (9/11/2023).
Ketut Rameo menyampaikan bahwa, salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah Agenda Reformasi Birokrasi dengan total anggaran belanja Rp.2.214.342.811.018 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Delapan Belas Rupiah).
Agenda ini hendaknya benar benar dioptimalkan, karena faktanya hari ini, Gubernur tidak peduli dengan agenda reformasi birokrasi di tubuh Pemerintahan Provinsi Lampung.
” Gubernur tidak peduli dengan Reformasi Birokrasi di tubuh Pemprov Lampung, ucap Ketut Rameo.
Akibatnya, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementerian PAN dan RB, capaian SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2022 baru mencapai kategori B dengan nilai 67,11.
Ini diperkuat dengan masih berjangkit masalah klasik yang menjadi temuan BPK, yaitu buruknya tata kelola pengadaan barang dan jasa dan pertanggungjawaban keuangannya.
” Sama artinya gubernur memelihara berbagai praktik buruk tata kelola pemerintahan, khususnya manajemen pembangunan fisik atau belanja modal pembangunan, sehingga berkali kali menjadi temuan BPK,” kata Ketut Rameo.
Maka,dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang kami sampaikan sebelumnya, diharapkan pengelolaan penganggaran pembangunan melalui APBD tahun 2024 benar-benar terkonsentrasi dan memastikan bahwa hasil-hasilnya berkaitan langsung tema pembangunan “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan 6 jalur prioritas.
Seperti , Pembangunan, meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, lalu, meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.
Kemudian, Pembangunan Infrastruktur, dan Reformasi Birokasi serta kehidupan masyarakat yang Religius, aman, Berbudaya dan terakhir, Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.
Kemudian, hasil Pembangunan di tahun 2024 diharapkan merealisasikan target-target pembangunan yang ada dalam indikator makro ekonomi baik secara kuantitas maupun kualitas, tandasnya.
Komentar