Berbagai macam bantuan diluncurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Meski program ini, menjadi program unggulan Presiden Ir. Jokowidodo dan juga merupakan salah satu program unggulan Anggota DPR RI Marwan Cik Hasan, tidak membuat para oknum merasa segan untuk bermain, demi meraup keuntungan pribadi. rabu (06/02/2024)
Seperti yang terjadi di beberapa kampung wilayah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tidak mau identitasnya disebutkan, menyatakan bahwa dirinya sangat merasa kecewa terhadap oknum-oknum pendamping bantuan tersebut, baik oknum pendamping dari kampungnya sendiri, maupun oknum pendamping dari Kabupaten Way Kanan.
Kekecewaan tersebut bermula pada saat datangnya bahan-bahan material bangunan, seperti semen, Batu Bata, Genteng, Pasir, Besi, Kayu dan lain lainnya yang diantar oleh pihak yang katanya toko penyuplai bahan material untuk bedah rumah.
“Saya sangat terkejut, ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan, malahan sebelumnya kami disuruh bikin pondasi sendiri dan berfoto sambil memegang uang sejumlah Rp 1.000.000,- kalau tidak bantuan itu akan di pindah ke orang lain,”sebut sumber.
Dirinya menerangkan bahwa pada tahun 2023 mendapat bantuan dari pemerintah berupa bedah rumah sebesar Rp 20.000.000,- dengan ketentuan Rp 17.500.000, dalam bentuk material sedang Rp. 2.500.000, untuk upah pekerjaan. Namun rasa senangnya berubah setelah datang bahan material yang diantar tidak sesuai baik jumlah maupun itemnya di kurangi terlebih kualitasnya yg kurang baik.
Sementara itu di kecamatan lain, hal serupa terjadi terlebih lagi nota barang material yang diberikan ke penerima bantuan tidak dicantumkan harganya.
“Saya sangat terkejut, ketika supir mobil menyodorkan nota barang, dengan rincian material tetapi tidak tertera harga satuannya, ngapa gini ya ?” ungkap narasumber di kecamatan lain.
Setelah dirinya bertanya kepada sang supir, mengapa harga material berbeda dan sangat mahal dari biasanya, sopir tersebut hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena tugasnya hanya mengantar barang pesanan.
“saya tidak tau karena saya cuma supir untuk mengantar barang–barang tersebut,” ucap sumber menirukan jawaban sang supir.
Dari pemantauan tim investigasi awak media, perhitungan bahan – bahan material semuanya terpasang barulah mengecek dan jumlah nominal dana dengan harga umum pada toko-toko, ternyata nilai dari dana bantuan tersebut, kurang lebih sebelas jutaan.
Patut diduga, adanya permainan harga itu seolah sudah diatur antara oknum pihak dinas dan oknum pihak kampung, yang bekerjasama dengan toko bangunan dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga mereka telah merugikan pihak penerima bantuan karena bantuan tersebut tidak seutuh diterima oleh penerima.
Bantuan Stimulan perumahan swadaya Rp 17.500.000 untuk pembelian material akan tetapi yang mereka berikan kepada penerima bantuan rumah layak huni ini jika dihitung hanyalah senilai Rp10 juta hingga Rp 11 juta, hal tersebut diduga akibat adanya manipulasi harga material yang di boikot oleh oknum tertentu dalam mensuplay material demi mengeruk keuntungan pribadi.
Lantaran inilah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah kabupaten Way Kanan dimana masyarakat menerima material dengan jumlah dikit dan kualitas yang kurang baik.
Melihat fakta ini, sangat berharap kepada APH segera memproses bantuan bedah rumah (BSPS) pada tahun 2023 yang ada di 15 Kecamatan Kabupaten Way Kanan khususnya pada lima (5) Kecamatan, Kuat dugaan, kegiatan bedah rumah menjadi ajang mencari keuntungan (Korupsi) oleh oknum pendamping dan koordinator yang tidak bertanggung jawab.
Tim
Komentar