Menjelang pesta demokrasi 14 Februari pekan depan, praktik mengakali anggaran terus dimainkan oleh pegawai -dan diduga diketahui Komisioner- Sekretariat KPU Lampung Timur.
Setelah beberapa waktu silam seluruh anggota KPPS se-Lamtim berteriak karena dana transportasinya belum dibayarkan meski akhirnya ditangani, Kamis (8/2/2024) siang kemarin giliran Petugas Pemungutan Suara (PPS) menyatakan hal yang sama.
Kepada media ini, beberapa PPS mengeluhkan belum diberikannya dana transportasi sebagai hak mereka seusai mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang dihelat KPU Lamtim tanggal 23 dan 24 Januari 2024 lalu di beberapa hotel yang ada di Bandar Lampung.
“Dana transport PPS sebesar Rp 260.000 per-orang dalam acara rapat koordinasi antara KPU dan PPS serta PPK tanggal 23 hingga 24 Januari 2024, sampai saat ini belum kami terima,” kata seorang anggota PPS.
Ia mengaku telah menghubungi sejawatnya sesama anggota PPS se-Lamtim, dan mendapat jawaban yang sama.
Adanya keluhan PPS ini dikonfirmasikan kepada Sekretaris KPU Lamtim, Wynda Tirta Agustina, melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/2/2024) sekira pukul 17.28 WIB.
Wynda menyatakan, dana transport para PPS itu akan ditransfer hari itu juga.
Kamis (8/2/2024) malam, sekira pukul 21.25 WIB, beberapa PPS yang semula mengadukan masalahnya, menyampaikan kabar jika dana transport telah ditransfer oleh KPU Lamtim.
“Kalau kami nggak ngadu ke wartawan dan langsung konfirmasi ke Sekretaris KPU, jangan-jangan nggak bakal dibayar transport kami. Ini (Kamis, red) kan tanggal merah alias hari libur, tapi bisa ditransfer, artinya anggarannya memang sudah ada. Kenapa juga Sekretariat KPU musti nahan-nahan dana transport PPS kalau anggarannya sudah ada,” kata seorang anggota PPS melalui telepon.
Ia menambahkan, dalam kegiatan yang dikemas KPU Lamtim menunjukkan adanya praktik akal-akalan untuk bisa mengangkangi anggaran.
Maksudnya? “Rakor kami kemarin kan mustinya dua hari. Tanggal 23 dan 24 Januari. Tapi sama panitia dipadatkan, jadi jam 11 siang tanggal 24 kami harus sudah chek out dari hotel. Padahal, anggaran yang digunakan dua malam menginap. Berapa coba keuntungan oknum di KPU Lamtim dari kegiatan ini saja,” lanjut dia.
Anggota PPS senior ini mengaku tidak heran jika ada Komisioner yang sebelumnya tinggal di rumah orang tuanya, sekarang sudah punya rumah pribadi, memiliki dua unit ruko, dan dua kendaraan roda empat keluaran dealer.
“Bukannya menuduh Komisioner itu macem-macem ya, tapi secara logika kalau kerja sesuai ketentuan dengan gaji yang terukur, nggak bakal bisa kaya mendadak. Nanti selesai pemilu, kami para PPS akan buat laporan ke KPK soal indikasi penyimpangan anggaran di KPU Lamtim selama ini,” urainya lagi.
Sebagaimana diketahui, acara rakor PPS dan PPK dengan KPU Lamtim tanggal 23 dan 24 Januari lalu dilaksanakan pada lima hotel di Bandar Lampung. Yaitu Novotel, Sheraton, Swiss-Belhotel, Santika Premire, dan Radisson, dengan jumlah peserta PPK sebanyak 120 orang dari 24 kecamatan, dan 792 orang PPS dari 264 desa.
Berapa sesungguhnya anggaran yang dikeluarkan KPU Lamtim untuk acara rakor dengan PPS dan PPK tersebut? Sayangnya, Sekretaris KPU Lamtim, Wynda Tirta Agustina, tidak mau memberi penjelasan hingga berita ini ditayangkan. (fjr)
Komentar