Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rabu 12 Juni 2024. Terungkap, rekrutmen ASN /PNS di lingkungan Kemenkumham terindikasi sarat penyimpangan.
Supriansa Anggota komisi III DPR RI, Fraksi Golkar dalam rapat dengar pendapat dengan kementerian yang dipimpin oleh Yasona Lauli mengungkapkan, masih adanya praktik pungli penerimaan CPNS di kemenkumham.
“Mudah – mudahan informasi saya ini salah, tapi kalau benar ini berbahaya. Katanya orang yang paling berpengaruh di kementrian Hukum dan Ham bukanlah pejabat – pejabat tinggi di atas. Yang berpengaruh untuk penempatan orang – orang untuk promosi, penyelesaian ijazah, CPNS atau penerimaan taruna,” kata anggota DPR RI Dapil Sulsel II, Rabu (12/06/2024).
Bahkan kata dia, praktik ini dicontrol oleh kelompok yang diberi nama CSR. Kelompok ini juga melibatkan salah satu oknum di lingkungan BKN. Kuat dugaan hal itu terjadi bukan hanya pada rekrutmen ASN di Kemenkumham saja namun terindikasi juga pada penerimaan Siswa pada sekolah dengan ikatan dinas.
“Saya minta kalau ini benar CSR ini. Supaya jangan rusak pak menteri. Pak menteri jangan dirusak apalagi di ujung tugas dan tanggungjawabnya pak menteri supaya berjalan dengan baik, kalau ini tidak bisa diperbaiki maka tentu saya berharap aparat penegak hukum bisa turun disini, Kejaksaan atau kepolisian atau KPK,” kata dia.
Dia melanjutkan, ada dugaan jika ingin seleksi CPNS, sekolah kedinasan atau promosi. semua bisa selesai dengan cepat dan tepat jika melalui Kelompok CSR ini. Tentunya dengan kesepakatan dengan ditentukan oleh CSR ini.
“saya berharap, CSR ini bias segera ditindak oleh pak Menteri. Sebab ini dapat merusak diakhir masa jabatan pak Menteri,” kata dia.
Sementara itu, Dalam pembelaanya Menteri Kemenkumham Yasonna Laoly menyebutkan guna meminimalisir terjadinya praktik mafia rekrutmen CPNS. Kementeriannya telah menerapkan system CAT dalam perekrutan PNS/ASN.
“Saya setuju dengan rekrutmen PNS dan CPNS perlu diperketat. Dengan system saat ini yang telah menerapkan system CAT, boleh kita katakana cukup baik.setelah peserta selesai mengerjakan, langsung muncul nilainya. Dan tidak ada intervesi dari siapapun, sebab system yang bekerja,”tegas dia.
Termasuk didalamnya sekolah kedinasan, lanjutnya. Dari tujuh ribu yang mendaftar kementrian ini mengunakan system rangking. Hanya diambil tiga ratus. Termasuk menerapkan system dalam seleksi wawancara. Pemateri akan dipilih secara random dengan system komputer untuk mewawancarai peserta.
Meskipun demikian, sudah menerapkan system CAT dan perangkingan dalam rekrutmen sekolah kedinasan. Dirinya tak menampik adanya praktik jual beli soal CAT di kementriannya.
“Kami pun sudah mencoba sistem komputer dalam seleksi penerimaan peserta sekolah kedinasan. Tetapi jika masih ada yang bocor-bocor, sebagai manusia pasti tidak sempurna. Tapi sampai pada system boleh dikatakan cukup baik, beberapa peserta penerimaan tahun 2017 sudah banyak yang sekolah diluar negeri,” kata dia.
Komentar