Pj Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh pada rapat khusus yang digelar Senin (6/1/2025) siang di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung. Rapat tersebut dihadiri pimpinan seluruh BUMD, Pj Sekdaprov Fredy SM, dan sejumlah kepala dinas serta pejabat penting di lingkungan Pemprov Lampung.
Turut hadir Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, Kepala Dishub Bambang Sumbogo, Kepala Diskominfotiksan Achmad Saifullah, Kepala Dinas ESDM, Kepala Biro Hukum Puadi Jailani, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Slamet Riadi, Kepala Biro Perekonomian Rinvayanti, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan Plh Inspektur.
Rapat dengan agenda Pembahasan Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kinerja 2025 ini dimulai pukul 13.30 WIB. Evaluasi dilakukan untuk meninjau efektivitas anggaran yang telah digelontorkan Pemprov Lampung kepada tiga BUMD utama, yaitu PT Bank Lampung, PT Wahana Raharja, dan PT Lampung Jasa Utama (LJU).
Penyertaan Modal BUMD dan Dampaknya
Pada 2023, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 862,4 miliar untuk penyertaan modal BUMD. PT Bank Lampung menerima Rp 642,8 miliar, PT Wahana Raharja mendapat Rp 3,6 miliar, dan PT LJU memperoleh Rp 215,9 miliar. Sebelumnya, pada 2022, Pemprov Lampung juga menghabiskan Rp 650,7 miliar untuk tiga BUMD tersebut.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa suntikan dana tersebut belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. PT Bank Lampung bahkan kini berada dalam pengendalian Bank Jatim, menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan.
Masalah Keuangan di BUMD
PT Wahana Raharja mengalami piutang macet yang cukup besar hingga Rp 4,37 miliar. Beberapa piutang berasal dari mantan direksi dan karyawan, seperti BR sebesar Rp 10 juta, SC Rp 57 juta, TM Rp 195 juta (sejak 2017), ARJ Rp 911 ribu (2018), dan Rp 6,6 juta (2019).
PT Lampung Jasa Utama (LJU) menghadapi kondisi keuangan yang lebih parah. Pada akhir 2023, BUMD ini mencatatkan utang sebesar Rp 1,47 miliar dengan piutang macet mencapai Rp 1,87 miliar.
Sorotan dan Harapan
Kinerja buruk BUMD menjadi perhatian serius. Meski telah menerima suntikan dana besar, kontribusi terhadap PAD tidak sebanding. Pj Gubernur Samsudin menginstruksikan langkah konkret untuk memperbaiki manajemen BUMD, termasuk menyelesaikan masalah keuangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan.
Rapat evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rencana strategis yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD, sehingga keberadaan mereka benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Lampung.
Komentar