Wacana Presiden Prabowo memperluas lahan sawit di wilayah Indonesia menjadi perbincangan hangat sepekan terakhir. DPRD Lampung menilai langkah ini memerlukan kajian secara mendalam sehingga meminimalisir dampak negatif dari Deforestasi.
Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana meminta Pemerintah mengkaji ulang perluasan lahan sawit. Menurutnya, Wacana ini perlu dirumuskan melalui penelitian secara komprehensif dan matang.
“Kan ini masih sebatas niatan Presiden, namun semua harus dikaji terlebih dahulu, dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat sekitar bahkan perlu atau tidaknya perluasan lahan tersebut,” jelas Kostiana, Senin kemarin (6/1/2025).
Jika ini dilaksanakan terdapat dampak negatif yang terjadi seperti keanekaragaman hayati yang terancam, emisi karbon akibat deforestasi, dan konversi lahan gambut yang dapat menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga memicu pemanasan global.
Sementara dampak positifnya sendiri yakni dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Semua hal yang baik untuk masyarakat PDI Perjuangan dukung, tinggal bagaimana nanti ketika akan dijalankan perlu melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat maupun aktivis lingkungan,” kata Kader PDI Perjuangan ini.
Berdasarkan data yang dilansir situs Dinas Perkebunan Lampung, Luas areal Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung pada tahun 2020 menduduki posisi ke ke- 13 se- Indonesia dengan luas areal sebesar 196.312 ha. Kabupaten yang memiliki luas areal tertinggi berada di Kabupaten Mesuji dengan luas areal 21.600 ha kapasitas produksi mencapai 36.987 ton per tahun.
Sebelumnya, saat memberikan arahan dalam Musrenbang Bappenas di Jakarta, Senin (30/12/2024), Presiden Prabowo Subianto meminta berbagai pihak untuk menjaga lahan-lahan kebun kelapa sawit di Indonesia, usai menyebut kelapa sawit sebagai aset negara. Ia pun menyebut berniat memperluas lahan kelapa sawit di Tanah Air sebagai peluang memenuhi kebutuhan banyak negara yang masih bergantung pada kelapa sawit RI
Komentar