Oleh: Deni Kurniawan
(Pegiat Media)
Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung 2025 telah mencapai tahap akhir dengan mengerucut pada tiga nama yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provinsi Lampung. Berdasarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Restardy Daud, M.Sc, CGRE, tiga kandidat dengan nilai tertinggi adalah Anang Risgiyanto, Marindo Kurniawan, dan Slamet Riadi, yang semuanya berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Kini, tinggal menunggu finalisasi keputusan mengenai siapa yang akan dipilih menjadi Sekda definitif. Namun, pemilihan ini bukan sekadar soal pengalaman dan kepemimpinan birokrasi, tetapi juga tentang moralitas.
Pentingnya Moralitas dalam Kepemimpinan
Dalam banyak kasus, seorang pejabat yang memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang baik di bidang birokrasi belum tentu memiliki moralitas yang kuat. Kita telah menyaksikan banyak contoh pejabat publik yang tersandung masalah hukum, baik itu korupsi, kolusi, nepotisme, maupun persoalan moral yang berkaitan dengan kepribadian dan gaya hidupnya.
Moralitas seorang pemimpin menjadi penting karena kekuasaan sering kali menggoda, terutama dalam aspek finansial dan seksualitas. Tidak sedikit pemimpin yang terjerumus dalam skandal karena tidak mampu mengendalikan nafsu yang datang dari godaan jabatan yang mereka emban. Padahal, sebagai seorang Sekda, peran strategis yang dipegang sangat menentukan kebijakan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan integritas birokrasi di Provinsi Lampung.
Seorang Sekda tidak hanya harus mampu mengelola administrasi pemerintahan dengan baik, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Jika seorang pejabat tidak mampu menjaga diri dari godaan kekuasaan, maka ia berisiko merusak sistem birokrasi yang seharusnya menjadi alat pelayanan masyarakat, bukan sekadar ladang kepentingan pribadi dan kelompok.
Moralitas dalam Kebijakan dan Kinerja
Bagaimana cara mengukur moralitas seorang calon Sekda? Ini tentu bukan perkara mudah. Namun, kita bisa menilainya dari rekam jejak selama mereka menjabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Moralitas seorang pemimpin tercermin dalam kebijakan yang dibuatnya. Apakah kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat atau justru merugikan? Apakah dalam pelaksanaannya ada indikasi penyimpangan atau tidak? Apakah target kerja yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik, atau justru terjadi berbagai masalah yang mengindikasikan lemahnya komitmen terhadap pelayanan publik?
Jika ada persoalan yang muncul selama kepemimpinan mereka di OPD, maka hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi apakah mereka layak atau tidak untuk menduduki jabatan Sekda. Pemimpin yang baik bukan hanya yang cakap dalam bekerja, tetapi juga yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuatnya, serta bersih dari berbagai skandal yang mencoreng nama baik pemerintahan.
Masyarakat Berhak Mengawasi
Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi proses seleksi ini, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari sistem demokrasi yang bertanggung jawab. Kita harus menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk menilai siapa yang paling layak menjadi Sekda Lampung. Jangan sampai pejabat yang dipilih justru membawa permasalahan baru bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Keputusan akhir ada di tangan panitia seleksi dan pihak yang berwenang dalam menetapkan Sekda definitif. Namun, harapan besar masyarakat adalah agar yang terpilih bukan hanya seorang birokrat yang berpengalaman, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki moralitas tinggi, sehingga mampu membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung.
Masyarakat harus tetap kritis dan aktif dalam mengawal proses ini. Sebab, moralitas seorang pemimpin bukan hanya tanggung jawab individu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi kepentingan bersama bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar