PESAWARAN – Provinsi Lampung menorehkan sejarah baru sebagai daerah pertama di Indonesia yang sukses menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
Capaian membanggakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang digelar di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, para anggota DPR RI, Forkopimda Lampung, serta ratusan perwakilan kepala desa, lurah, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Provinsi Lampung.
Wagub Jihan mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkomitmen penuh dalam menyukseskan program nasional ini.
“Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung—sebanyak 2.651 titik—telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini menjadikan Lampung sebagai provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari tenggat nasional 31 Mei,” ujar Jihan.
Lebih lanjut, Jihan menyebutkan bahwa dari ribuan desa/kelurahan tersebut, sebanyak 682 unit telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi di antaranya telah berbadan hukum. Pemprov Lampung juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih sejak 23 Mei 2025 untuk mengawal seluruh proses hingga koperasi resmi berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah sinergi antara Pemprov, kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Tak lupa, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat yang telah bekerja keras dalam percepatan realisasi program koperasi desa.
“Kami akan terus mengawal validasi dan pemetaan koperasi yang layak dijadikan percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, sekaligus kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembentukan koperasi desa merupakan strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.
“Koperasi desa hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, serta menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini,” kata Zulkifli.
Sebagai informasi, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Koordinator Nasional percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional. Instruksi ini mengamanatkan pembentukan Satgas Nasional lintas kementerian dan pemerintah daerah guna melakukan pemetaan potensi desa, penguatan SDM, dan penyelesaian kendala di lapangan (debottlenecking).
Model bisnis Koperasi Merah Putih dirancang multifungsi, meliputi layanan toko sembako, simpan pinjam, apotik desa, logistik, agen pupuk dan LPG, hingga penyerap gabah petani. Skema pendanaannya mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.
Dengan potensi menyerap hingga 25 tenaga kerja per koperasi, program ini diproyeksikan menciptakan dua juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. (***)
Komentar