Dalam falsafah Lampung, Sakai Sambayan bermakna gotong royong, saling membantu, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Nilai ini bukan sekadar slogan kultural, melainkan pedoman moral yang mengikat masyarakat Lampung sejak lama.
Ia menuntun kita untuk mengukur setiap kebijakan, tindakan, bahkan ucapan, dengan pertanyaan sederhana: “Apakah ini untuk kepentingan semua, atau hanya segelintir orang?”
Sayangnya, dalam praktik kepemimpinan daerah, falsafah luhur ini sering tereduksi. Kepala daerah yang mestinya menjadi teladan Sakai Sambayan justru kerap terjebak dalam lingkaran bisikan orang dekat, relawan, hingga kerabat.
Mereka bukan selalu memberi nasihat jernih, melainkan kadang menyodorkan agenda pribadi, dorongan pragmatis, bahkan kepentingan sempit yang berlawanan dengan nilai kebersamaan.
Fenomena ini bisa kita saksikan dari cara banyak kepala daerah menjalankan pemerintahannya.
Janji politik tentang kesejahteraan rakyat sering bergeser menjadi “pembagian kue jabatan” untuk balas budi.
Relawan yang dulu berteriak “perubahan” mendadak berubah fungsi menjadi makelar proyek dan makelar jabatan.
Kerabat pun merasa berhak ikut menentukan arah pemerintahan, seolah pemerintahan daerah adalah perusahaan keluarga.
Di sinilah rentannya seorang pemimpin diuji. Apakah ia berdiri teguh memegang nilai Sakai Sambayan yang menuntut kepemimpinan berpihak pada kepentingan rakyat luas atau ia tergoda menyerahkan haluan kapal pada “nakhoda bayangan” yang bersembunyi di balik bisikan sesat?
Sakai Sambayan mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kebersamaan yang tulus.
Kepala daerah tidak boleh membiarkan ruang pendengaran politiknya hanya diisi suara-suara yang menguntungkan sekelompok kecil.
Ia harus membuka ruang dialog dengan rakyat kecil, mendengar aspirasi yang mungkin pahit tapi jujur, dan berani menolak bisikan yang hanya menyelamatkan kroni.
Penulis ingin menegaskan, bila kepala daerah abai pada falsafah Sakai Sambayan, maka ia sedang menggali jurang antara dirinya dan rakyat.
Sebab rakyat akan cepat sadar bila nilai kebersamaan hanya dijadikan hiasan pidato, sementara arah kebijakan nyata justru dikendalikan oleh segelintir orang di sekelilingnya.
Kepala daerah yang bijak harus berani berkata: “Terima kasih atas saran, tapi kepentingan rakyatlah yang utama.”
Hanya dengan begitu, Sakai Sambayan benar-benar hidup sebagai nafas kepemimpinan, bukan sekadar jargon budaya.
Semoga seluruh kepala daerah di Lampung mampu menumbuhkan dan menerapkan jiwa kepemimpinan yang berlandaskan falsafah Lampung, yakni Sakai Sambayan.
Falsafah ini bukan sekadar semboyan, melainkan pedoman hidup yang menekankan semangat kebersamaan, saling membantu, dan gotong royong.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, Sakai Sambayan seharusnya menjadi roh kebijakan, agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang, melainkan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung.
Dengan jiwa kepemimpinan seperti ini, harapan untuk menghadirkan pemerintahan yang adil, bijak, dan sejahtera bisa benar-benar terwujud.
Wallahualam bishawab, Tabikpun,Mahap Ngalimpuro.
Oleh : Abung Mamasa
Pemimpin Redaksi Harian Kandidat
Komentar