Azan Ashar meluncur pelan dari pengeras suara Masjid At Tanwir, menembus kaca jendela ruang kerja Gubernur Lampung. Di tengah papan tulis yang masih penuh angka dan spidol yang belum sempat diletakkan, Rahmat Mirzani Djausal berhenti bicara.
“Kita sholat Ashar dulu ke masjid,” ucapnya tenang, tanpa nada komando, tanpa dramatika.
Namun kalimat sederhana itu bekerja seperti tombol jeda. Tanpa aba-aba, belasan wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung berdiri serempak.
Rapat kurang lebih empat jam yang terasa seperti kuliah ekonomi itu berhenti seketika, digantikan langkah kaki menuju Masjid At Tanwir di jantung kompleks Pemerintah Provinsi Lampung.
Ya, tak ada yang berubah dari pria kelahiran Kotabumi 45 tahun lalu itu. Jauh sebelum duduk di kursi BE 1, kebiasaan menghentikan aktivitas demi memenuhi panggilan azan telah menjadi bagian dari hidupnya.
Kini, ketika kebiasaan itu dibawa ke puncak kekuasaan, ia menjelma teladan yang diam-diam menggerakkan birokrasi.
Sejak Yay Mirza, sapaan akrabnya. Menjadi Gubernur, Masjid At Tanwir tak lagi lengang. Dulu, azan sering dianggap penanda jeda rapat, bahkan beberapa tahun lalu suara azan tidak boleh terlalu besar.
Kini, ia menjadi panggilan yang benar-benar diikuti. Bukan karena surat edaran, bukan karena ancaman sanksi. Semata karena contoh.
Ia berjalan kaki dari ruang kerjanya, berbaur dengan staf, tenaga honorer, hingga petugas kebersihan. Wudhu di keran yang sama. Bahkan Berdiri di shaf paling belakang.
“Dulu kalau adzan, kita santai saja. Sekarang malu rasanya,” bisik seorang staf biro, usai sholat Ashar, Senin (19/1/2026). “Pak Gub saja yang sibuknya luar biasa bisa tepat waktu ke masjid.”
Hari itu, ruang kerja Gubernur lebih mirip ruang kelas. Yay Mirza berdiri di depan papan tulis, spidol di tangan, ditemani Sekdaprov Marindo Kurniawan, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala Bapenda Slamet Riyadi, Plt Kepala BPKAD Nurul Fajri, dan Kepala Dinas Kominfotik Ganjar Jationo.
Ia menarik garis. Menulis angka. Menghubungkannya satu sama lain.
Bukan simbol kekuasaan yang ia peragakan, melainkan proses berpikir.
Di hadapan belasan “kuli tinta”, ia mengurai APBD, defisit anggaran, Pendapatan Asli Daerah, hingga program Desaku Maju dan rencana megaproyek Lampung.
Tidak ada kalimat berbunga. Yang ada adalah logika sebab-akibat. Seperti dosen yang mengajar mahasiswa tingkat akhir, sabar, sistematis, dan berulang jika perlu.
Basisnya sebagai pengusaha terasa kuat. Ekonomi tidak dibicarakan sebagai teori, melainkan sebagai arus ke mana uang bergerak, di mana ia bocor, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tertinggal, mengurai masalah menjadi start awalnya dalam menganalisa.
Angka-angka itu ia turunkan ke wajah petani, pedagang kecil, dan desa-desa yang masih menjadi simpul kemiskinan.
Yang menarik, Mirza tidak hanya menjelaskan. Ia menguji wartawan.
Mengajak menghitung ulang potensi pendapatan. Memproyeksikan kenaikan pajak. Membandingkan dampak kebijakan jika satu variabel diubah.
“Coba hitung di kalkulator berapa hasilnya,”pinta Mirza.
Ruangan sempat sunyi. Bukan karena tegang, tetapi karena berpikir.
Biasanya wartawan menguji pejabat. Sore itu, pejabat menguji wartawan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan diskusi berjalan di level yang sama. Bahwa kritik lahir dari pemahaman, bukan asumsi.
Diskusi berlangsung hampir empat jam. Dua gelas kopi habis licin, segala kudapan pun tandas. Pendingin ruangan dan cuaca mendung tak sanggup membuat mata terpejam. Hingga azan Ashar datang dan menghentikan segalanya.
Usai sholat, diskusi berlanjut, Mirza berbicara tentang kepercayaan publik sebagai fondasi pembangunan.
“Selain membangun program, yang tidak kalah penting adalah membangun trust kepada masyarakat,” ujarnya. “Masyarakat bagian dari sistem pembangunan itu sendiri.”
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Lampung harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam kerangka Asta Cita, pembagian kewenangan pusat dan daerah sudah jelas. Semua harus berkesinambungan.
Ia juga menarik garis besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau membangun rumah, tentu pondasinya dulu,” katanya.
Di era Presiden Prabowo Subianto, menurut Mirza, fokus pembangunan ditarik langsung ke desa. Karena 70 persen penduduk Indonesia berada di desa, tetapi 70 persen perputaran ekonomi masih terjadi di kota.
“Ini yang harus kita balik,” tegasnya.
Desa, baginya, adalah kunci: ekonomi, infrastruktur dasar, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Jika desa kuat, kemiskinan turun, stabilitas sosial terjaga.
Menjelang sore, papan tulis penuh coretan angka. Spidol diletakkan. Waktu habis.
Namun justru di situlah percakapan sesungguhnya dimulai, di kepala masing-masing wartawan yang pulang dengan satu tugas yakni memahami, menguji, dan mengawasi penerapan semua itu.
Di bawah langit Pemprov Lampung, produktivitas kerja kini berpadu dengan spiritualitas.
Dan semua itu bermula dari langkah kaki seorang pemimpin yang, setiap kali azan berkumandang, memilih berhenti memegang spidol dan bergegas menuju Rumah Allah.
Komentar