Pesawaran (analisis.co.id) – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Namun program pemerintahan desa itu disebut-sebut ada unsur pungutan liar (pungli,red). Dugaan praktik pungli ini terjadi di Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Hal tersebut langsung ditepis oleh Ketua Posyandu Anggrek Desa Way Layap, Kecamatan Gedongtataan, Rosmala.
Dirinnya membantah tudingan dari salah satu media online terkait dugaan pungli sebesar 2000 ribu rupiah kepada lansia dan ibu menyusui yang dilakukan oleh kader dan pengurus posyandu anggrek.
Menurutnya, ada oknum yang sengaja membuat gaduh suasana atas dasar sentimen pribadi. Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu dibidang kesehatan terutama kesehatan Balita, Bumil, dan Lansia itu, sepenuhnya dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Bahkan, kinerja para kader Posyandu Anggrek yang telah membantu menyukseskan perogram Desa Way Layap.
“Sama sekali itu tidak benar, mas, kalau ada kader dan pengurus posyandu meminta bayaran senilai Rp.2000 rupiah kepada lansia dan ibu menyusui dalam melayani masyarakat,”kata dia kepada sejumlah wartawan usai kegiatan pelaksanaan bimtek terkait program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Pemkab Pesawaran yang diikuti oleh seluruh kader posyandu desa way layap, Selasa (27/4/2021).
Masih kata Rosmala, mana mungkin kader dan pengurus posyandu anggrek melakukan hal tersebut. Karena semua kebutuhan untuk menunjang kegiatan posyandu telah di anggarkan dengan dana desa. Bahkan kami sebanyak 38 pengurus dan kader posyandu juga mendapatkan insentif sebesar Rp.100 ribu perorang untuk perbulannya. Untuk intensif itu memang dialokasikan oleh Pemdes Way Layap melalui dana desa.
Tidak terima melihat kader dan pengurus posyandu di desanya dituding melakukan pungli. Sejumlah ibu menyusui posyandu Anggrek Desa Way Layap, membantah tudingan adanya pungutan uang sebesar 2000 rupiah yang di lakukan oleh kader dan pengurus posyandu desa setempat.
Seperti dikatakan oleh Hayani (27) selaku ibu menyusui Posyandu desa way layap,kepada sejumlah media media ini mengatakan,tidak benar jika kader dan pengurus posyadu telah meminta uang sebesar dua ribu rupiah kepada ibu menyusui dan ibu ibu yang memiliki anak balita.
“seingat saya,saya selaku ibu menyusui dan ibu yang punya anak balita belum pernah di mintai uang 2000 rupiah buat kegiatan posyandu oleh kader dan pengurus posyandu desa way layap,karena setahu saya sejak kepala desa nya pak Ismed dana posyandu itu di anggarkan oleh dana desa,”ujar Hayani.
“jadi gak bener mas kalau kami di mintai uang dua ribu rupiah untuk kegiatan posyandu,justru kami sangat berterima kasih kepada kader posyandu yang telah dengan suka rela melayani kami dan memeriksa kesehatan ibu dan anak secara rutin,”paparnya.
hal senada juga di katakan Aminah (63) selaku ibu lansia desa way layap,menurut Aminah bahwa diri nya selaku lansia desa way layap tidak pernah di mintai uang oleh kader posyandu desa way layap.
“emang siapa yang bilang kalau kami di pungut uang dua ribu sama pengurus posyandu mas,bohong itu mas ,saya gak pernah di minta uang 2000 sama mereka,kalau emang ada yang bilang kami di mintai uang 2000 sama kader itu pitnah mas,kalau dulu mungkin waktu pak Ismed belum jadi kepala desa,karena waktu itu belum di anggarkan oleh dana desa,”ungkap wanita tua itu.
“jadi jika ada berita bahwa ketua serta pengurus posyandu dan lansia memungut uang 2000 (dua ribu rupiah)kepada kami,itu gak benar dan bohong mas,karena kami tidak pernah merasa di pungut seperti berita yang ada di salah satu media online,”cetus Aminah. (zainal)
Komentar