Bandar Lampung – Ketua DPW Pematank Suadi Romli menyayangkan sikap Legislatif yang menggelar rapat LKPJ tahun anggaran 2020 di ruang komisi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung kamis (20/05) kemarin secara tertutup.
Bahkan adanya aparat keamanan selain Satpol PP yakni TNi-Polri yang diperintahkan oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto, dinilai akan memicu asumsi ada upaya main mata antara Pemprov dan Pansus mengenai senjumlah atensi DPRD yang merupakan tindak lanjut dari temuan BPK.
Ketua DPW Pematank Lampung Suadi Romli mengatakan, jika proses rapat pembahasan LKPJ seharusnya terbuka dan menjunjung tinggi asas transparansi.
“Maka seluruh masyarakat dapat mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada tahun 2020 kemarin,”kata Romli kepada analisis.co.id. Jumat (21/05)
Untuk itu, kata dia, jika semua hasil baik buruknya, layaknya di umumkan secara transparan. Agar masyarakat dapat mengetahui kinerja Pemprov Lampung pada tahun 2020 lalu.
“Apapun hasil yang terungkap dalam proses rapat pembahasan Pansus LKPJ dengan pihak OPD maka harus diketahui publik, jadi tidak perlu ada yang ditutupi,” kata Romli sapaan akrabnya.
Menurutnya, Jangan sampai tertutupnya proses pembahasan Pansus LKPJ tersebut, menjadi preseden buruk bagi Lembaga Legislatif Lampung.
“Seharusnya para pejabat publik ini janganlah memberikan contoh yang kurang baik, karena rapat Pansus tersebut bukan suatu rahasia Negara, yang mana seluruh elemen masyarakat wajib tahu, ini kan nanti jadi pertanyaan,” kata Romli
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di ruang komisi secara tertutup. Kamis (20/05)
Ketua Pansus LKPJ Abdullah Surajaya mengungkapkan, jika tertutupnya rapat Pansus LKPJ ini agar hal-hal yang buruk atau kekurangan data dan lainnya, yang terungkap dalam proses pembahasan tidak diketahui publik.
“Dikhawatirkan nanti ada data dari OPD yang tidak sinkron dan dipublikasikan media, takutnya akan menimbulkan persoalan baru. Hal ini yang kita jaga untuk menjaga kondusifitas Lampung,” kata Surajaya saat di wawancara media.
Hal senada di ungkapkan Asisten Administrasi Umum Minhairin yang mewakili Sekdaprov Fahrizal, jika dirinya tidak mengetahui alasan secara pasti kenapa rapat pembahasan Pansus LKPJ tertutup untuk awak media
“Saya juga tidak tahu pasti alasannya kenapa rapatnya tertutup untuk awak media,” pungkasnya
Komentar