oleh

Pol PP Jaga di Mahan Mirip Romusha di Jaman Jepang

Sebanyak 20 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Lampung yang bertugas piket di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi seperti mendapat diskriminasi.

Diskriminasi itu terdapat pada jam piket 20 anggota Satpol PP yang berbeda dengan anggota di tempat lain. Jika anggota Satpol PP seperti yang bertugas di Gedung Balai Keratun dan DPRD Lampung mendapat jam piket 1×24 jam, 20 anggota Satpol PP di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapat jam piket 5×24 jam.

Sehingga, 20 anggota Satpol PP tersebut terpaksa berpisah dengan isteri dan anak-anak mereka selama lima hari demi menjalankan kewajiban tugas piket di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Perbedaan jam piket 20 anggota Satpol PP di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun dibenarkan Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Lampung, Zulkarnain.

Zulkarnain beralasan, perbedaan jam piket tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di jajaran Satpol PP Provinsi Lampung dan Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

“Itu strategi kita untuk memutus mata rantai (Covid-19), kan sudah banyak yang kena. Sebentar saja cuma 14 hari. Setelah piket lima hari para anggota akan diswab, setelah itu mereka istirahat lima hari di rumah masing-masing,” kata Zulkarnain.

Zulkarnain juga meminta kepada para anggota yang telah menjalankan piket 5×24 jam untuk benar-benar istirahat selama lima hari juga di rumah masing-masing. “Jangan sampai nanti kedapatan keluyuran di luar, di pasar-pasar. Jika diantara 20 anggota tersebut kedapatan keluyuran seperti itu, maka akan kita sanksi,” tegasnya.

Kendati demikian, Zulkarnain meminta perbedaan jadwal piket 20 anggota Satpol PP di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk tidak diberitakan dengan alasan hal tersebut hanya kebijakan dari Satpol PP Provinsi Lampung untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Baca Juga:  CAT Bawaslu, Murni dan Koordinasi Dengan Polri

“Gak usah jadi konsumsi berita. Itu kan hanya strategi kita memutus mata rantai (Covid-19). Kalau enggak habis anggota kena semua nanti,” jelasnya. 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed