IPM Lampung Belum Dirilis BPS, Takut Ditegur Gubernur?

Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung harus mendapat dukungan masyarakat guna menyajikan data yang merupakan hak publik. Belum dirilisnya data tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) oleh BPS Lampung kuat dugaan ada tekanan dari Gubernur Lampung serta kepala daerah lainnya di Bumi Rua Jurai, pasalnya beberapa bulan lalu data-data yang dipublikasikan BPS Lampung sempat membuat Arinal Djunaidi gerah dan meminta BPS tidak lagi merilis data yang dinilai Arinal tidak valid.

“Mari kita berikan dukungan kepada teman-teman BPS Provinsi Lampung agar tetap istiqomah bekerja secara profesional.Mereka jangan pernah khawatir dengan kemarahan atau ketidaksukaan Gubernur maupun kepala daerah lainnya di Lampung terkait data-data statistik Lampung. Sajikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang masih dilakukan oleh BPS Provinsi lainnya,”kata pemerhati pembangunan dan kebijakan publik Lampung, Nizwar Affandi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (19/11).

Affan menduga, BPS mulai merasa ketakutan dan lebih memilih menyajikan data yang relative tidak mengundang kemarahan Gubernur, apalagi BPS merupakan Lembaga yang ditugaskan negara dalam merilis data-data statistik tidak semestinya merasa khawatir dengan kemarahan kepala daerah atau upaya intervensi dalam menyajikan data public.

“Saya khawatir mereka mulai merasa ketakutan sehingga lebih memilih model penyajian data yang relatif paling aman tidak terlalu membuat Gubernur Lampung tidak berkenan.Pilihan sikap itu tentu merugikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan gambling,”ucapnya.

Jika meliihat rilis publikasi yang dilakukan, BPS biasanya mempublikasikan data dengan waktu dan tanggal yang sama di seluruh Indonesia.

“Biasanya selama puluhan tahun, publikasi data BPS di daerah selalu dilakukan di hari dan tanggal yang sama dengan publikasi data BPS Pusat. Tetapi sudah 4 hari ini BPS Lampung belum juga merilis publikasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru, padahal BPS Pusat dan BPS provinsi lainnya di Indonesia telah merilisnya tanggal 15 November yang lalu,”urainya.

Dia menambahkan, memang capaian IPM Lampung pada data itu tetap berada dalam kategori “sedang”, sudah tiga tahun berturut-turut menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang masih tertinggal di kategori sedang sementara 9 provinsi lainnya sudah masuk kategori “tinggi”.

Penyajian data NTP dan Pertumbuhan Ekonomi juga hendaknya kembali seperti sebelumnya di masa Gubernur Ridho dan Gubernur Sjachroedin, ditampilkan kembali infografis posisi Lampung di antara provinsi lainnya di Sumatera

“Infografis seperti itu sudah tidak ada lagi sejak dua tahun terakhir. Bisa jadi karena saking khawatirnya akan membuat Gubernur tidak berkenan kalau ditampilkan, mengingat NTP dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dua tahun belakangan ini jika dibandingkan dgn provinsi lainnya di Sumatera berada di posisi 9-10 dan di bawah rata-rata regional,”tegasnya.

Jika memang ada indikasi ketakutan ditegur oleh Gubernur sambung Affan, semestinya tidak berlebihan karena BPS merupakan lembaga resmi yang dan bekerja sesuai dengan konstitusi.

“BPS Lampung mestinya jangan takut, mereka lembaga pemerintah non kementerian yg dibentuk berdasarkan konstitusi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Jangan korbankan hak publik mendapatkan informasi hanya karena ada ancaman kepala BPS provinsinya akan “dipindahkan”. Ekspresi sikap “abuse of power” seperti itu tidak boleh diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang di Bumi Lampung,”tandasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta BPS Lampung untuk men gaurangi Analisa ekonomi dengan alasan takut ditertawakan ekonom Unila jika BPS mengeluarkan data yang tidak valid

“Ini setiap minggu merilis bersama media. Saya tegur itu, kalau dia benar enggak apa-apa, tapi kalau dia salah saya diketawain oleh ekonom Unila,”kata Arinal saat memberi sambutan di seminar nasional, dalam tema ‘Inovasi teknologi pertanian lahan kering masam mendukung kemandirian pangan dan ekspor’ di Hotel Rodisson, Rabu (30/06) lalu.