Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menegaskan tidak berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi dalam merilis data statistic.Meski beberapa bulan lalu Gubernur Arinal Djunaidi meminta tidak lagi mempublikasikan data namun Koordinator Sub Fungsi Statistik Neraca BPS Lampung Gun Gun Nugraha memastikan tidak urusan dengan tekanan Gubernur.
“BPS kan bukan dibawahnya pemda, gak ada urusan, karena memang rilis itu dijadwalkan pada tanggal 1 Desember nanti bareng dengan rilis inflasi, “jelas Gun Gun, Jum’at (20/11).
Disinggung belum dirilisnya data Indek Pembangunan Manusia (IPM), Dia menjelaskan jika IPM tidak sama dengan rilis lainnya serta pihaknya diberikan pilihan oleh BPS pusat terkait jadwal publikasinya.
“Rilis IPM itu tidak sama dengan rilis lainnya mas, unik. BPS Provinsi seluruh Indonesia diberikan pilihan oleh BPS pusat untuk merilisnya dengan mempertimbangkan jadwal rilis statistik yang lain di daerah.
“BPS Provinsi Lampung sesuai instruksi pimpinan memilih digabung dengan rilis rutin tiap awal bulan. Jadi IPM akan kita rilis bersamaan dengan rilis inflasi, NTP, ekspor impor, transportasi tanggal 1 Desember mendatang,”urainya.
Ditambahkannya, BPS Lampung tidak menemui kendala dalam merilis data-data tersebut.
“Gak ada kendala, tergantung pimpinan, karena biasanya IPM itu rilis nya di awal bulan ikut dengan rilis yang rutin. Karena di awal bulan itu barengan nya dengan rilis NTP, ekspor impor, dan TPK, Jadi yang IPM ini di gabung di awal bulan dengan rilis rutin itu, biasanya tanggal 1 kalau tidak tanggal 5 berbarengan dengan rilis pertumbuhan, “tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung harus mendapat dukungan masyarakat guna menyajikan data yang merupakan hak publik. Belum dirilisnya data tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) oleh BPS Lampung kuat dugaan ada tekanan dari Gubernur Lampung serta kepala daerah lainnya di Bumi Rua Jurai, pasalnya beberapa bulan lalu data-data yang dipublikasikan BPS Lampung sempat membuat Arinal Djunaidi gerah dan meminta BPS tidak lagi merilis data yang dinilai Arinal tidak valid.
“Mari kita berikan dukungan kepada teman-teman BPS Provinsi Lampung agar tetap istiqomah bekerja secara profesional.Mereka jangan pernah khawatir dengan kemarahan atau ketidaksukaan Gubernur maupun kepala daerah lainnya di Lampung terkait data-data statistik Lampung. Sajikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang masih dilakukan oleh BPS Provinsi lainnya,”kata pemerhati pembangunan dan kebijakan publik Lampung, Nizwar Affandi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (19/11).
Affan menduga, BPS mulai merasa ketakutan dan lebih memilih menyajikan data yang relative tidak mengundang kemarahan Gubernur, apalagi BPS merupakan Lembaga yang ditugaskan negara dalam merilis data-data statistik tidak semestinya merasa khawatir dengan kemarahan kepala daerah atau upaya intervensi dalam menyajikan data public.
“Saya khawatir mereka mulai merasa ketakutan sehingga lebih memilih model penyajian data yang relatif paling aman tidak terlalu membuat Gubernur Lampung tidak berkenan.Pilihan sikap itu tentu merugikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan gambling,”ucapnya.
Jika meliihat rilis publikasi yang dilakukan, BPS biasanya mempublikasikan data dengan waktu dan tanggal yang sama di seluruh Indonesia.
“Biasanya selama puluhan tahun, publikasi data BPS di daerah selalu dilakukan di hari dan tanggal yang sama dengan publikasi data BPS Pusat. Tetapi sudah 4 hari ini BPS Lampung belum juga merilis publikasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru, padahal BPS Pusat dan BPS provinsi lainnya di Indonesia telah merilisnya tanggal 15 November yang lalu,”urainya.
Dia menambahkan, memang capaian IPM Lampung pada data itu tetap berada dalam kategori “sedang”, sudah tiga tahun berturut-turut menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang masih tertinggal di kategori sedang sementara 9 provinsi lainnya sudah masuk kategori “tinggi”.
Penyajian data NTP dan Pertumbuhan Ekonomi juga hendaknya kembali seperti sebelumnya di masa Gubernur Ridho dan Gubernur Sjachroedin, ditampilkan kembali infografis posisi Lampung di antara provinsi lainnya di Sumatera
“Infografis seperti itu sudah tidak ada lagi sejak dua tahun terakhir. Bisa jadi karena saking khawatirnya akan membuat Gubernur tidak berkenan kalau ditampilkan, mengingat NTP dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dua tahun belakangan ini jika dibandingkan dgn provinsi lainnya di Sumatera berada di posisi 9-10 dan di bawah rata-rata regional,”tegasnya.
Jika memang ada indikasi ketakutan ditegur oleh Gubernur sambung Affan, semestinya tidak berlebihan karena BPS merupakan lembaga resmi yang dan bekerja sesuai dengan konstitusi.
“BPS Lampung mestinya jangan takut, mereka lembaga pemerintah non kementerian yg dibentuk berdasarkan konstitusi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Jangan korbankan hak publik mendapatkan informasi hanya karena ada ancaman kepala BPS provinsinya akan “dipindahkan”. Ekspresi sikap “abuse of power” seperti itu tidak boleh diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang di Bumi Lampung,”tandasnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta BPS Lampung untuk men gaurangi Analisa ekonomi dengan alasan takut ditertawakan ekonom Unila jika BPS mengeluarkan data yang tidak valid
“Ini setiap minggu merilis bersama media. Saya tegur itu, kalau dia benar enggak apa-apa, tapi kalau dia salah saya diketawain oleh ekonom Unila,”kata Arinal saat memberi sambutan di seminar nasional, dalam tema ‘Inovasi teknologi pertanian lahan kering masam mendukung kemandirian pangan dan ekspor’ di Hotel Rodisson, Rabu (30/06) lalu.
“BPS harus tahu diri, jaga tugas utamanya, kalau tidak saya pindahin. Agak kenceng dulu ini. Kalau enggak dikencengin, rusak dunia ini,” Kata dia.
Komentar