Penerimaan ASN /PNS dilingkungan Kementrian Hukum dan HAM Kemenkumham terindikasi sarat penyimpangan.adanya dugaan praktik jual beli kursi dan soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk tes CAT merebak dan itu itu terjadi secara terstruktur sistematis dan massif.
Kuat dugaan hal itu terjadi bukan hanya pada rekrutmen ASN di Kemenkumham saja namun terindikasi juga pada penerimaan siswa pada sekolah dengan ikatan dinas.
Dari hasil investigasi media ini, dugaan yang terjadi telah terkoordinir dengan baik mulai dari mekanisme terselubung yang dilakukan oleh oknum Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang memungkinkan soal SKD dapat didistribusikan ke pihak lain sampai dengan calon ASN itu lulus CAT melalui perangkingan serta ke jenjang berikutnya.
Sumber terpercaya media ini yang meminta namanya tidak diberitakan mengungkapkan, modus yang pertama dilakukan adalah dengan mendistribusikan soal SKD dan soal itu didapat dari Oknum ASN yang ada di BKN pusat.
“Oknum BKN pusat mendistribusikan soal ke oknum ASN Provinsi Lampung dan bocoran soal yang akan menjadi materi CAT dijual ke calon peserta sebesar Rp 150 sampai dengan 170 juta. Harga bervariasi tergantung pendekatan orang tua calon peserta tes,”ungkapnya.
Semua Calon peserta yang telah membeli soal dari oknum tersebut selanjutnya akan dikarantina disejumlah tempat yang ada di Kota Bandar Lampung dan asal peserta bukan hanya dari Lampung saja, namun dari sejumah daerah yakni Palembang, Jambi, Bengkulu bahkan juga Makasar.Rata -rata anak pengusaha kaya dan seluruh calon peserta dikabarkan akan mengikuti seleksi pada bulan Juli mendatang.
“mereka disana sejak bulan Maret lalu dan akan ikut tes pada bulan Juli,”ucap sumber.
Media ini mencoba menelusuri beberapa tempat yang menjadi karantina, ada dua rumah yang berada di bilangan teluk dan daerah Pahoman yakni jalan Way Giham.
Dari konfirmasi dengan warga sekitar yang menjadi lokasi karantina, mereka mengaku jika dalam rumah yang dikontrak didiami puluhan calon peserta.
Diketahui, modus yang dilakukan oleh Oknum ASN itu telah tercium dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham.
Supriansa Anggota komisi III DPR RI, Fraksi Golkar dalam rapat dengar pendapat dengan kementerian yang dipimpin oleh Yasona Lauli mengungkapkan, masih adanya praktik pungli penerimaan CPNS di kemenkumham.
“Mudah – mudahan informasi saya ini salah, tapi kalau benar ini berbahaya. Katanya orang yang paling berpengaruh di kementrian Hukum dan Ham bukanlah pejabat – pejabat tinggi di atas. Yang berpengaruh untuk penempatan orang – orang untuk promosi, penyelesaian ijazah, CPNS atau penerimaan taruna,” kata anggota DPR RI Dapil Sulsel II, Rabu (12/06/2024).
Bahkan kata dia, praktik ini dicontrol oleh kelompok yang diberi nama CSR. Kelompok ini juga melibatkan salah satu oknum di lingkungan BKN. Kuat dugaan hal itu terjadi bukan hanya pada rekrutmen ASN di Kemenkumham saja namun terindikasi juga pada penerimaan Siswa pada sekolah dengan ikatan dinas.
“Saya minta kalau ini benar CSR ini. Supaya jangan rusak pak menteri. Pak menteri jangan dirusak apalagi di ujung tugas dan tanggungjawabnya pak menteri supaya berjalan dengan baik, kalau ini tidak bisa diperbaiki maka tentu saya berharap aparat penegak hukum bisa turun disini, Kejaksaan atau kepolisian atau KPK,” kata dia.
Dia melanjutkan, ada dugaan jika ingin seleksi CPNS, sekolah kedinasan atau promosi. semua bisa selesai dengan cepat dan tepat jika melalui Kelompok CSR ini. Tentunya dengan kesepakatan dengan ditentukan oleh CSR ini.
“saya berharap, CSR ini bias segera ditindak oleh pak Menteri. Sebab ini dapat merusak diakhir masa jabatan pak Menteri,” kata dia.
Sementara itu, Dalam pembelaanya Menteri Kemenkumham Yasonna Laoly menyebutkan guna meminimalisir terjadinya praktik mafia rekrutmen CPNS. Kementeriannya telah menerapkan system CAT dalam perekrutan PNS/ASN.
“Saya setuju dengan rekrutmen PNS dan CPNS perlu diperketat. Dengan system saat ini yang telah menerapkan system CAT, boleh kita katakana cukup baik.setelah peserta selesai mengerjakan, langsung muncul nilainya. Dan tidak ada intervesi dari siapapun, sebab system yang bekerja,”tegas dia.
Termasuk didalamnya sekolah kedinasan, lanjutnya. Dari tujuh ribu yang mendaftar kementrian ini mengunakan system rangking. Hanya diambil tiga ratus. Termasuk menerapkan system dalam seleksi wawancara. Pemateri akan dipilih secara random dengan system komputer untuk mewawancarai peserta.
Meskipun demikian, sudah menerapkan system CAT dan perangkingan dalam rekrutmen sekolah kedinasan. Dirinya tak menampik adanya praktik jual beli soal CAT di kementriannya.
“Kami pun sudah mencoba sistem komputer dalam seleksi penerimaan peserta sekolah kedinasan. Tetapi jika masih ada yang bocor-bocor, sebagai manusia pasti tidak sempurna. Tapi sampai pada system boleh dikatakan cukup baik, beberapa peserta penerimaan tahun 2017 sudah banyak yang sekolah diluar negeri,” kata dia.
Komentar