Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan salah satu 33 janji Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim dan menjadi program prioritas yang memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan kepastian mendapatkan benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani.
Namun dengan kelangkaan pupuk yang terjadi di hampir sebagian besar wilayah Lampung, KPB seolah tak berguna dan dinilai Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, KPB belum mengakomodir kepentingan petani khususnya mengatasi kelangkaan pupuk
“Kartu petani berjaya yang mana. Itukan baru icak-icakan. Se-Lampung ini kan baru berapa ribu yang mendapatkan Kartu Petani Berjaya. Sedangkan petani kita ini jutaan. Di Lampung ini ada ribuan desa. Apanya yang mau berjaya kalau begitu,”tegas Politisi Nasdem, Senin (26/1).
Menurutnya, kelangkaan pupuk ini merupakan permasalahan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Seharusnya pemerintah daerah bisa mengantisipasi permasalahan tersebut.
“Keluhan petani yang masuk ke kita, kelangkaan pupuk merata terjadi di Provinsi Lampung. Uniknya kelangkaan ini terjadi setiap petani akan melakukan pemupukan. Dan seharusnya hal ini bisa diantisipasi oleh pemerintah,” kata anggota DPRD Lampung yang mendapat julukan pengacara rakyat tersebut, Selasa (26/01).
Wahrul meminta, agar Gubernur Lampung turun langsung menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk di kalangan petani. Dia juga mengimbau penegak hukum untuk menindak jika ada permainan mafia pupuk dalam kelangkaan ini.
“Yang pasti pupuk ini langka di kelompok tani. Petani mau mupuk tidak bisa,” kata dia.
Dia pun menanyakan pendistribusian perusahaan pupuk Pusri. Pasalnya ketersedian pupuk di lapangan tidak ada
“Pusri ini juga gimana, pengaturannya gimana, pendistribusiannya juga gimana. Petani mau beli gak ada,” kata dia.
Komentar