Bandar Lampung

Menguak Dugaan Fulus Program Asimilasi Narapidana di Provinsi Lampung yang (Masih) Misterius

Menguak Dugaan Fulus Program Asimilasi Narapidana di Provinsi Lampung yang (Masih) Misterius
Ilustrasi narapidana di dalam penjara.

Bandar Lampung – Minggu, 12 April 2020 menjadi hari yang memicu kemarahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkum-HAM RI) Yasonna Hamonangan Laoly. Sejumlah media di Provinsi Lampung mewartakan informasi tentang adanya dugaan pembanderolan harga dalam pelaksanaan Program Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Para narapidana yang ingin menjalani program tersebut, disebut dimintai uang oleh oknum petugas. Kisarannya, Rp 5 juta sampai Rp 10 juta.

“Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat. Instruksi ini sudah saya sampaikan secara langsung lewat video conference kepada seluruh kakanwil, kadivpas, kalapas, dan karutan,” kata Yasonna dalam siaran pers, Kamis, 16 April 2020.

Hasil reportase yang diterbitkan Lampost.co, Tribun Lampung dan Harian Momentum, skema pungutan biaya dijelaskan; menggunakan tahanan pendamping atau tamping sebagai kaki tangan oknum petugas sipir. Namun lokasi dari peristiwanya, tidak diinformasikan secara rinci. Narasumber pun diinisialkan.

Kurang mendetailnya lokasi peristiwa serta narasumber itu membuat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) pada Kemenkum-HAM Provinsi Lampung; Nofli dan Edi Kurniadi kebingungan. Ia meminta tambahan informasi dari pewarta untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Yang ia minta adalah nama lengkap narapidana berinisal R dan M yang menjadi informan dan lokasi peristiwa dari pewarta penulis produk jurnalistik tersebut.

Untuk menelusuri informasi itu, kemudian Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung kemudian membentuk tim. “Pertama itu, saya harap juga teman-teman pers dapat memberikan informasi yang mendetail. Itu akan cukup membantu kami, untuk mencari tahu kebenarannya. Saya pastikan yang bersangkutan akan mendapat perlindungan, identitasnya dirahasiakan, dan hak-haknya tetap terpenuhi. Artinya tidak membuatnya terbebani. Maka kita juga berharap teman-teman media yang tahu tentang persoalan ini, memberikan informasi. Sehingga tidak menjadi fitnah,” kata Nofli, Senin, 13 April 2020.

Dugaan pembanderolan harga dalam melaksanakan program yang sesuai dengan Permenkum-HAM No 10 Tahun 2020 itu pertama kali muncul di Provinsi Lampung. Dugaan yang sama kemudian mencuat di Jakarta, tepatnya pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

Sejak informasi itu terpublikasi, ada dua tim yang disebut melakukan investigasi. Terdiri dari tim Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung yang dipimpin Edi Kurniadi dan Inspektorat Jenderal Kemenkum-HAM Tholib, selaku inskpektur wilayah VI. Hasilnya dinyatakan nihil.

“Namun investigasi belum menemukan adanya pungli. Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan Facebook fan page saya,” ujar Yasonna. Pernyataan Yasonna ini juga diamini Nofli, Tholib dan Plt Dirjenpas Kemenkum-HAM Nugroho.

Nugroho menyebut produk jurnalistik tersebut tidak berdasar karena salah satu pewarta yang melaporkan informasi itu tidak dapat memberikan bukti.

Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung mengundang ahli pers Eddy Rifai untuk meminta saran. Pertemuan itu memuat kesepakatan; mengajukan aduan produk jurnalistik ke Dewan Pers. Gunanya untuk mengetahui narasumber dari pewarta sehingga memuluskan penelusuran. Eddy Rifai pun membawa Juniardi menghadap Nofli, seorang yang berlatar belakang petinggi PWI Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Redaksi media siber Sinarlampung.co.

Rencana ini kemudian dikritik. Praktisi Hukum Pahrozi menyebut rencana tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengintimidasi pewarta dan cenderung mencari kambing hitam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti persoalan ini. Bahkan mantan pimpinan KPK Saut Situmorang meminta agar hasil penelusuran itu dibuka dan mendorong agar lokasi peristiwa itu disampaikan kepada publik.

Tholib dalam menelusuri peristiwa tersebut mengaku telah memintai keterangan dari sejumlah sumber. Hasil dari penelusuran tersebut, kemudian dilaporkan ke pimpinannya. Sumber yang dia mintai keterangan berasal dari unsur narapidana atau keluarga narapidana, seorang pewarta dan petugas.

Tholib hanya menerakan bukti hasil tanya jawabnya sekilas dengan sejumlah sumber tadi lewat aplikasi Whats App. Yang tidak diterakannya hanya bukti pemeriksaan kepada petugas. Kepada awak media, ia mengatakan bahwa penelusurannya hanya terbatas di Kota Bandar Lampung.

“Tim sudah melakukan investigasi ke semua lapas dan rutan yang ada di kota Bandar Lampung, dan memang hasilnya belum menemukan indikasi adanya pungli. Pemeriksaan dilakukan kepada beberapa napi yang mendapat program asimilasi maupun kepada keluarga yang menjamin juga petugas,” jelasnya kepada Fajar Sumatera, Sabtu, 25 April 2020.

Pernyataan Tholib yang mengatakan penelusuran hanya dilakukan di Kota Bandar Lampung diduga merujuk dari jawaban seorang pewarta –yang ia mintai keterangan. Dalam percakapan Whats App antara Tholib dan pewarta itu, memuat keterangan tentang lokasi dari peristiwa tersebut, yakni di Kota Bandar Lampung.

Yang perlu digaribawahi bahwa, telah ada petunjuk tentang lokasi kejadian. Adapun yang memberikan keterangan tersebut adalah pewarta dari salah satu media massa –yang pertama kali menerbitkan informasi itu. Pewarta ini mengatakan bahwa narapidana yang menjadi narasumbernya sudah tidak dapat dimintai keterangan lagi. “Namun yang jelas, lokusnya di Bandar Lampung,” ucap pewarta itu.

Di Kota Bandar Lampung, yang melaksanakan program asimilasi itu meliputi; LP Bandar Lampung Kelas IA; LP Perempuan Bandar Lampung Kelas IIA; LP Khusus Anak Bandar Lampung Kelas IIA; dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bandar Lampung Kelas IA. Secara keseluruhan, jumlah dari narapidana dan anak yang menjalani program tersebut di Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung mencapai angka 2.416 orang.

Dua sumber Fajar Sumatera menyebut bahwa ada pemeriksaan kepada petugas. Sejauh informasi yang ia dengar, ada dua petugas yang diperiksa. Menurut dia petugas itu berasal dari Rutan Bandar Lampung Kelas IA. Sumber ini tak menjelaskan rincian materi dan petugas di bidang mana yang dimintai keterangan serta hasil pemeriksaan tersebut. Tidak juga merinci, apakah pemeriksaan resmi atau hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Untuk mengetahui kepastian itu, Fajar Sumatera telah menanyakan hal ini kepada Kakanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung Nofli. Hingga saat ini ia belum memberikan jawaban.

Program ini diberikan kepada narapidana dan anak yang sesuai dengan syarat para Permenkum-HAM No 10 Tahun 2020. Syaratnya yakni; narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012; tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA). (Ricardo Hutabarat)

125 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share this: