Bandarlampung Covid-19

Pemprov Lampung Tidak Serius Tangani Corona

 

Bandar Lampung- Anggaran ratusan  miliar yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menangani penyebaran Covid-19 belum tepat sasaran bakan cenderung berpotensi menjadi bancakan , salah satunya marak advertorial di media cetak dan online yang khusus memberitakan corona dengan perjanjian kerjasama melalui Diskominfotik Pemprov Lampung.

Alih-alih memutus sebaran corona, yang ada setiap hari warga yang terpapar semakin bertambah bahkan pemeriksaan rapid test gratis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang berakhir ricuh menjadi bukti jika Pemprov Lampung kewalahan dan tidak serius menangani Covid-19.

Diketahui pemeriksaan rapid test gratis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendadak ricuh ,rapid test gratis bagi para pekerja yang melakukan perjalanan dinas ini mendadak ricuh sekitar pukul 15.30 wib.

Keributan dipicu setelah salah satu petugas tenaga kesehatan dinas kesehatan mengumumkan kepada para pekerja bahwa alat rapid test tersisia 7 buah,pemberitahuan ini sontak memancing emosi dari para pekerja yang sebagian besar datang dari luar Bandarlampung.

Alhasil mereka yang telah memiliki nomor antrian dan menunggu sejak tengah malam hingga sore tadi terlibat adu mulut dengan salah satu tenaga kesehatan Dinkes.

Sejak sepekan lalu Dinas Kesehatan Lampung menambah kuota pemeriksaan rapid test hingga 300 orang perhari,penambahan kuota ini berlangsung secara bertahap  dari yang awalnya 150 menjadi 180 dan akhirnya mencapai 300 orang.

Penambahan kuota pemeriksaan oleh Dinkes tidak disertai dengan penambahan tenaga kesehatan pemeriksa rapid test, tenaga kesehatan yang bertugas seharian bekerja secara bergantian atau shift shift-an.

Tama  warga tanggamus salah satu pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas  kembali ke solo  mengaku kecewa dengan layanan rapid test dinas kesehatan, dirinya menyayangkan ketika salah satu petugas dinkes mengumumkan alat rapid test tersisa 7 buah  pada saat nomor antrian masih 242  sementara masih banyak yang belum ikut rapid test.

“Kita kan kuotanya sampai hari ini 300 orang. Ternyata di pertengahan jalan itu baru antrian nomor 242, dia sudah bilang sisa 7 lagi alatnya,” kata Tama yang akan melakukan perjalanan dinas menuju Solo.

“Jadi kan seharusnya kita masih sisa 58 orang lagi, lha ini kenapa yang 58 orang lagi tidak ada alatnya kan begitu. Kemana yang dari 300 itu?”

Tama tak sendiri, bersama dirinya ada puluhan warga dari luar Kota Bandarlampung yang rela menunggu sejak malam sebelumnya untuk bisa mendapatkan nomor antrian.

“Kita dari subuh kan, dari malam menunggu terus hasilnya nihil kan, kita kan enggak mungkin bertahan kalau enggak di kuota 300,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengimbau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan pelayanan Rapid Diagnostic Test (RDT) kepada warga yang melakukan perjalanan dinas.

“Kan masing-masing Kabupaten/Kota punya dana untuk beli RDT,” kata Reihana kepada Fajar Sumatera, Selasa (2/6) malam.

Sejak pertengahan Mei lalu Dinkes Provinsi Lampung memberikan layanan pemeriksaan RDT secara gratis.

Kapasitas layanan juga ditingkatkan karena membeludaknya  para pelaku perjalanan dinas, dari 150 orang menjadi 300 orang perhari.

Para pekerja yang melakukan perjalanan dinas ke luar Lampung ini datang dari berbagai daerah luar Kota Bandarlampung.

“Sejak beberapa hari yang lalu, sudah diberi kesempatan di Dinkes Kabupaten/Kota kenapa harus ke provinsi,” ujar Reihana yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung.

Pemeriksaan RDT di Dinkes Provinsi sempat memicu ketegangan antara petugas dan warga pada pukul 15.30 WIB sore tadi.

Ketegangan dipicu ketika salah satu petugas RDT memberitahukan bahwa RDT kits hanya tersisa 7 sementara masih ada puluhan warga yang memegang nomor antrian belum menjalani pemeriksaan.(Bung)

 

114 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *