KALIANDA, analisis.co.id- Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Senin (06/7/2020).
Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati disambut Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) dan Kemasyarakatan Burhanuddin, didampingi Kepala Pelaksana BPBD, M. Darmawan.
Pertemuan dengan Komisi V itu pun dilangsungkan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan. Hadir dalam kunjungan itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota Komisi V lainnya.
Dalam kata pengantarnya, Burhanuddin menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang secara geografis wilayahnya merupakan perairan yang sangat luas, dan memiliki garis pantai sepanjang 247,76 Kilometer.
Kemudian memiliki 17 kecamatan dan 7 kecamatan berbatasan langsung dengan laut. Menurutnya, Dengan garis pantainya yang sepanjang itu, tentunya tidak terlepas dari banyaknya bencana alam yang pernah terjadi di Lampung Selatan.
”Diantaranya bencana-bencana tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan dan lahan. Dan yang paling kita ingat adalah terjadinya tsunami pada tahun 2018 akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau,” tuturnya.
Lebih lanjut Burhanuddin menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan juga berada pada posisi perpanjangan terhadap jalur Pegunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, meliputi pegunungan, lembah-lembah, bukit-bukit dan lain sebagainya.
”konsekuensinya, banyak wilayah kita yang memiliki kerawanan terhadap adanya aneka ragam bencana yang setiap saat dapat menimpa sebagian daerah dan berdampak terhadap masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPBD telah melakukan pemetaan wilayah bencana dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam yang sering tidak terdeteksi datangnya.
”Sebagai upaya penanggulangan dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, antisipatif dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya juga harus terencana dan terkoordinasi dengan baik. Baik pada saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun sesudah terjadinya bencana,” ungkapnya.
Selain itu lanjutnya, dalam hal penanganan bencana alam, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada serta mendayagunakan sebanyak mungkin sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada. Mulai sejak identifikasi masalah, penyusunan rencana sampai dengan pada evaluasi pola penanganannya.
”Untuk itu, melalui kegiatan kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Banten pada hari ini, diharapkan dapat saling meningkatkan kerja sama dalam upaya penanggulangan bencana alam di daerah masing-masing,” kata Burhanuddin mengakhiri sambutannya.
Sementara itu, ditemui usai kegiatan itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar menyampaikan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terkait kesiapsiagaan dalam penaggulangan dan penanganan bencana di daerah.
”Dalam rangka koordinasi tentang kewaspadaan dini bencana. Kita tahu Banten dan Lampung ini kan berdampingan, hanya dibatasi laut saja. Sementara ditengah-tengah itu ada Gunung Anak Krakatau yang tahun (2018) lalu bermasalah menimpa dua provinsi ini,” katanya.
“Kami juga ingin koordinasi tentang bagaimana cara penanganan bencana di Provinsi Lampung. Khususnya Kabupaten Lampung Selatan yang juga kemarin terdampak tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau,” tambahnya.
Menurutnya dengan adanya koordinasi yang baik dan kerjasama dengan semua pihak, diharapkan dapat mempermudah menentukan kebijakan dalam mengambil tindakan saat terjadinya bencana.
“Lampung dan Banten punya sejarah dan hubungan yang cukup baik dan erat. Hari ini secara geogafis Gunung Anak Krakatau milik Lampung Selatan, tetapi Banten juga merasakan itu milik bersama. Intinya silaturahmi ini perlu diperketat lagi,” pungkasnya. (Az/Wal)
Komentar