Bandar Lampung – Lampung sudah berganti gubernur berkali-kali. Saat ini dijabat Arinal Djunaidi. Tapi pembangunan tidak sedahsyat janji-janji saat kampanye.
“Sampai dengan saat ini kalau kita tanyakan kepada rakyat hingga ke pelosok desa, mereka masih menunggu realisasi janji-janji gubernur sebagai kepala daerah di Provinsi Lampung,” ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, Donny Irawan, Kamis, 19 November 2020.
Menurutnya, jargon ‘Lampung Berjaya’ yang didengungkan dari berbagai sektor, belum ada tanda-tanda kemajuan yang signifikan.
Hal tersebut ditandai dengan pembangunan yang berjalan biasa-biasa saja.
“Sementara anggaran dari APBD provinsi begitu besar pertahunnya. Baik untuk belanja langsung atau tidak langsung,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut.
Anggaran dari APBD atau ‘APBDP yang dihabiskan, lanjut dia, tidak sebanding dengan kemajuan Provinsi :Lampung saat ini.
“Gubernur bersama DPRD Lampung diminta untuk tidak selalu kompromi dalam menghabiskan anggaran yang tidak produktif,” imbaunya.
Semua sektor dinas dan badan diminta untuk tidak hanya seremonial dalam menghabiskan anggaran dari APBD.
Donny meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi betul jika terjadi kebocoran anggaran dari APBD Lampung.
“KPK diminta bertindak atas ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Donny juga meminta agar gubernur serius dalam mejalankan amanah rakyat Lampung .
“APBD Lampung tahun 2020 mencapai Rp 7, 8 triliun. DPRD Lampung jangan hanya duduk manis dan kompromi. Jalankan fungsi penggangaran dan pengawasan atas habisnya APBD Lampung, tapi hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.
Donny meminta gubernur sebagai kepala daerah untuk menghentikan semua kegiatan seremonial.
“Buat langkah-langkah kongkrit untuk kemajuan Lampung. Input dan output keuangan harus jelas, sehingga rakyat merasakan pembangunan melaju sesuai dengan janji Gubernur Arinal, yaitu Lampung Berjaya,” kata dia. (*)
Komentar