Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan, bahwa dari Laporan hearing terkait dengan kelangkaan pupuk, ini adanya keterlambatan dari pupuk subsidi maupun non subsidi.
“Hal itu sudah diakui dari pihak dinas ketahanan pangan dan dari pihak Petrokimia (pupuk),” kata dia.
Selain itu juga yang tercover saat ini baru 37 ribu yang tergabung dalam KPB sementara peani di Lampung ini jumlahnya jutaan. Sementara yang menjadi masalah terungkap dalam hearing adanya mafia dalam tingkatan distributor maupun pengecer.
“Maka kita meminta kepada dinas dan Pusri (Petrokimia) untuk menindak tegas memberhentikan. Karena ini peyakit,” kata dia.
Pihaknya juga mendorong kepada fraksi selain NasDem agar ikut memantau pansus terkait harga di pasaran soal pertanian ini. Baik berupa pupuk, hasil pertanian dan kontek harga.
Komentar