Jogja, Analisis.co.id – DPRD DIY meminta gerai makanan cepat saji McDonald’s (McD) yang ada di DIY untuk tutup sementara. Hal itu dikarenakan pihak manajemen McD melanggar jaga jarak sehingga menimbulkan kerumunan di gerai pada saat launching BTS Meal McD, Rabu (09/06/2021).
“Kami sangat menyayangkan terjadinya kerumunan di berbagai cabang McD di DIY kemarin saat menyelenggarakan program BTS Meal. Saya menyaksikan sendiri kerumunan tersebut kamarin, dimana rekan rekan OJOL mengantri di berbagai cabang McD,” ucap Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.
Atas kejadian itu, kata Huda, pihaknya meminta kepada satgas Covid-19 yang berwenang untuk menutup sementara gerai-gerai McD di DIY yang terjadi kerumunan untuk mencegah agar jangan sampai terulang kembali. Di sisi lain, Huda menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada warga DIY yang sadar dan peduli protokol kesehatan, bahkan ada yang menuliskan surat terbuka untuk DPRD DIY.
Lebih lanjut Huda mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari rekan-rekan ojek online (ojol) yang mengantre, karena mereka melakukan pekerjaannya. Kalau diminta memilih mesti mereka tidak akan pilih antre, mereka antri karena sudah menerima order dan berkomitmen pada pekerjaannya.
Kami juga mendukung rekan-rekan pengusaha yang membuat berbagai kreativitas untuk menghidupkan usaha mereka dan menggerakkan ekonomi DIY. Justru yang kita tidak inginkan adalah pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan yang terjadi.
“Oleh karena itu kami minta gugus tugas menutup sementara McD dan memanggil pengelolanya untuk memperbaiki sistem dan teknis pelayanan agar tidak terjadi kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan,” tambahnya.
Ini juga sebagai pelajaran agar semua pihak, bukan hanya pengusaha taat protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus tugas jika akan megadakan acara yang berpotensi kerumunan. Bahkan saat ini kasus harian di DIY ada kecenderungan naik, bahkan sudah tembus 300 kasus lagi kemarin.
“Pengendalian kasus Covid-19 juga menjadi kunci utama pergerakan ekonomi di DIY saat ini. Jadi jangan terulang lagi pelanggaran prokes seperti kemarin karena akan merugikan banyak fihak secara kesehatan maupun ekonomi,” pungkasnya. (tuti)
Komentar