oleh

Kemenkuham Lampung Gelar Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum Dilkumjakpol Plus

Bandar Lampung – Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Lampung menggelar  rapat koordinasi antar penegak Hukum (Dilkumjakpol) Provinsi Lampung Plus, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Dengan tema “Peningkatan Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) pada pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan Restorative Justice System“.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkuham Lampung, Iwan Santoso mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan terobosan dalam mensinergikan peran kemenkuham terhadap penegakan hukum dan melakukan  upaya  bekerja sama dengan BNNP.

“Kenapa ada kata – kata plus karena ini ada BNNP yang tadinya di Dilkumjakpol Hukum dan Ham Kejaksaan, dan Kepolisian, kemudian sekarang ini di tambah BNNP. karena BNNP juga merupakan bagian penegakan hukum khususnya untuk narkoba, “kata Iwan saat di wawancara media. Rabu (29/09)

Sehingga, pihaknya pun berinisiatif  untuk melibatkan pemerintah daerah, karena di ketahui saat ini masyarakat pun sedang di landa Covid-19.

Lanjutnya, dengan adanya kerjasama ini dan satu pandangan seperti kata BNNP bahwa pengguna narkoba tersebut tidak di pidana tetapi di rehabilitasi .

“Memang ini bukan hal yang mudah tetapi kita akan memulai itu dari Lampung dan mudah – mudahan di seluruh Indonesia bisa di ikuti sehingga warga binaan yang khusus narkoba ini bisa di tekan,” ucapnya

Ia berharap ,kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Lampung dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan bisa saling bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain baik itu dari Pengadilan, Kejaksaan maupun Kepolisian.

Sementara, Kepalanya Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Lampung Farid Junaedi menyampaikan, jika saat ini sedang kemenkuham Lampung sedang mengadakan kegiatan Dilkumjakpol dalam rangka mensinergikan dan untuk tetap berkomitmen penegakan hukum.

“Sehingga apabila nanti kita melakukan penegakan hukum yang benar sesuai dan seperti penegakan hukum yang lain bisa bersinergi, maka semuanya harus bisa humanis, “katanya

Baca Juga:  Pemkot Bandarlampung Bakal Digugat Pemilik Bakso Sony

Selain itu, kata dia, semua masyarakat harus memeliki keadilan yang pasti, tidak pandang bulu.

“Harapan kita untuk keadilan itu harus pasti, keadilan itu murah dan keadilan itu tidak tumpul di atas tapi semuanya bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan publik,” tutupnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed