Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung diduga melakukan gratifikasi terhadap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta oknum DJPK di Kementrian Keuangan guna memuluskan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada PT. SMI sebesar 149 miliar.
Sumber Analisis.co.id yang mengirimkan data melalui email redaksi mengungkapkan jika modus yang dilakukan diduga dengan memberikan fee kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan yang melakukan tugas tersebut yakni Sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung M.Nurramdhan.
“Modusnya dengan pemberian fee oleh Sekretaris BPKAD Kota Bandarlampung Bapak M. Nurramdhan kepada dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri Untuk menyetujui Pemda Kota Bandarlampung mendapatkan hutang PEN dari PT.SMI” tulisnya.
Selain dugaan pemberian fee kepada Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, Sekretaris BPKAD juga diberi tugas memberi sejumlah uang kepada oknum di DJPK Kementrian Keuangan
“Kemudian Sekretaris BPKAD Kota Bandarlampung juga memberikan fee kepada oknum di DJPK Kementerian Keuangan, untuk menyatakan bahwa kota bandar lampung APBD nya layak mendapatkan hutang dr PT.SMI, yang kondisi riilnya, sangat akan membebani APBD Kota Bandar Lampung yang sudah sangat banyak defisitnya.” lanjutnya.
Sedangkan Sekretaris BPKAD Kota Bandarlampung, M.Nuramdhan membantah saat dikonfirmasi dugaan tersebut, Ia Berdalih jika Dirjen sulit untuk diajak komunikasi bakan untuk ditemui.
“Informasi itu tidak benar, bagaimana kami mau melakukan gratifikasi, Dirjen itu di chat WA tidak membalas, ditelepon tidak mengangkat, apalagi mau ditemui,”jelasnya, Selasa (29/12).
Dia menerangkan, jika perjanjian dengan PT SMI belum rampung karena belum ada persetujuan dari Kemendagri.
“Dan hingga detik ini perjanjian dengan PT. SMI masih belum selesai, dan baru besok (Rabu, 29/12/21) akan ditandatangani, dan itupun atas kebijakan dari PT. SMI sendiri, karena belum ada persetujuan dari Kemendagri.”tandasnya.
Komentar