Bandar Lampung – Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia bersama Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila menggelar kegiatan Gelar Sarasehan dan Sosialisasi Musyawarah Nasional. Hadir dalam kegiatan sarasehan Dewan Pembina ADIPSI (Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, MA), Ketua KAPSIPI (Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc), Ketua ADIPSI (Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.), SC Munas ADIPSI (Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.I.P., M.Si), Ketua Munas ADIPSI (Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si), Ketua JIP FISIP Unila (Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP) dan lebih kurang 150 Dosen Ilmu Pemerintahan mewaliki seluruh Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia.
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP dalam sambutannya menyambut baik terselenggaranya acara sarasehan dan sosialisasi munas ADIPSI, mudah-mudahan ADIPSI dapat semakin berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan serta berkontribusi nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, Ketua ADIPSI Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si mengajak seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia untuk bersama-sama dan membangun kebersamaan di ADIPSI dalam mendorong Pemantapan Jejaring Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia dalam Pengembangan Karir dan Kiprah Sebagai Katalisator Agenda Publik dan Pemerintahan.
Dalam sesi diskusi dan sarasehan yang dimoderatori Darmawan Purba, S.IP., M.IP dibahas terkait semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dosen dalam menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi. Pada saat yang sama dosen juga memiliki cita-cita besar mencapai gelar akademik tertinggi menjadi guru besar dengan berbagai ketentuan yang tidak mudah. Sehingga dosen ilmu pemerintahan perlu membangun kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai perubahan yang begitu cepat agar dapat mengembangkan karir secara ideal.
Sejatinya memang dosen hadir bukan hanya sekedar sebagai sosok pengajar di perguruan tinggi, lebih dari itu dosen adalah kaum intelektual yang memiliki amanah untuk responsif terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Saat ini terjadi berbagai problematika yang kompleks di berbagai bidang kehidupan manusia terlebih pada bidang pemerintahan. Berbagai persoalan menyelimuti proses pembentukan pemerintahan hingga penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ada kesenjangan yang parah antara idealitas dan realitas, ada kesenjangan antara opini publik dan opini elit. Pada ranah inilah dosen ilmu pemerintahan hadir bukan sekedar sebagai tenaga pendidik, lebih itu lebih dari itu dosen ilmu pemerintahan hadir sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu membawa perubahan di masyarakat.
Dalam sesi sarasehan yang dimoderatori Darmawan Purba, S.IP., M.IP, para nara sumber memberikan sejumlah tawaran gagasan terkait pengembangan ADIPSI di masa yang akan datang. Arizka Warganegara, Ph.D selaku narasumber memberikan tekanan bahwa saat ini perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu pemerintahan masuk pada fase Transdisipliner dimana masuknya pemangku kepentingan non-akademik dalam proses produksi pengetahuan. Perlu ada upaya menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dengan itu pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dan warga negara, dapat digunakan untuk mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Untuk itu, Arizka menekankan agar ADIPSI dapat melakukan penyesuain dengan cepat sehingga dosen-dosen ilmu pemerintahan dapat berkiprah lebih optimal bagi pengembagan ilmu dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.I.P.,M.Si memberikan arahan kepada dosen-dosen ilmu pemerintahan untuk aktif di Asosiasi sehingga dapat saling membantu dan mendukung dalam meningkatkan karir akademik menuju Guru Besar. Dengan aktif di Asosiasi seperti ADIPSI terjadi proses pembinaan dan kaderisasi yang dapat mendorong akselerasi karir dosen-dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia.
Diakhir acara Ketua ADIPSI menegaskan melalui kegiatan sarasehan nasional dan sosialisasi Musyawarah Nasional Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk saling menguatkan bagi dosen-dosen ilmu pemerintahan. Lebih lanjut dapat mengkonsolidasikan gagasan dosen-dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia dalam penguatan karir dosen pemerintahan secara internal dan mendorong kiprah dosen ilmu pemerintahan secara eksternal dalam membawa berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di daerah maupun nasional. Lebih lanjut, pada Musnas ADIPSI tanggal 26 Januari 2022 di Yogyakarta mendatang dapat diikuti seluruh dosen Ilmu Pemerintahan. Semoga menghasilkan berbagai keputusan strategis bagi kemajuan ADIPSI di masa yang akan datang.
Komentar