Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Melantik dan Mengambil Sumpah Janji Jabatan Dua Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Senin (09/05/22).
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/260/VI.04/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah, Kusnardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dilantik menjadi Asisten Perekonomian & Pembangunan serta Binarti Bintang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Pesawaran dilantik menjadi Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
Gubernur Lampung dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekdaprov Lampung meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar tugas dan amanah dari pimpinan harus sungguh-sungguh dilaksanakan.
“Tugas kita sama, tidak ada visi Satker, yang ada itu visi Gubernur. Tugas-tugas yang kita lakukan secara terintegrasi merupakan dukungan kita untuk mencapai apa yang tertuang dalam RPJMD,” kata Sekdaprov.
Terkait kondisi pandemi Covid yang makin melandai dan terkendali di Provinsi Lampung, Gubernur meminta seluruh Satker agar bekerja lebih giat, karena sudah kehilangan waktu 2 tahun dalam pengembangan ekonomi dan lainnya akibat pandemi Covid-19.
“Rapatkan barisan, mantapkan kembali konsolidasi dan berlari lebih kencang sehingga bisa mengejar ketertinggalan,” kata Gubernur Lampung.
Selain itu, Sekdaprov mengingatkan kembali kepada seluruh satker agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, mengingat saat ini telah memasuki Triwulan II.
“Tolong dilakukan percepatan bagi yang belum melakukan pengadaan barang dan jasa. Pastikan kembali, oleh karena kita sudah punya komitmen untuk pengadaan barang, ada porsi sekitar 40 persen kita harus menyerap produk-produk buatan Indonesia,” pesan Sekdaprov.
Komentar