Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung kembali menggelar aksi demo.
Konvoi kendaraan yang dimulai dari lampu merah lungsir terus menuju Kantor DPRD Kota Bandar Lampung.
Dalam tuntutannya saat diterima dua legislator Andika dan Hermawan, peserta aksi kembali menuntut gaji yang belum dibayarkan Pemkot Bandar Lampung.
Selain itu mereka juga mengungkapkan jika selama ini hanya diberikan janji terkait pembayaran tunggakan gaji tersebut.
” Asisten satu saat itu pernah berjanji akan membayar dua bulan, nyatanya kami hanya di bayar satu bulan, “keluhnya.
Selain gaji yang belum dibayarkan, petugas kebersihan juga mengeluhkan tidak adanya perhatian dari DLH terkait sarana prasarana pendukung.
” Baju pun kami harus menebus 200 ribu, bahkan untuk ban dan perbaikan kendaraan kami harus mengeluarkan uang sendiri, ” jelas salah satu petugas kebersihan, Jum’at (27/5).
Bukan hanya persoalan gaji, peserta aksi juga meminta jaminan DPRD agar melindungi mereka dari intimidasi dan ancaman dari oknum DLH yang mengancam akan memecat secara sepihak jika terus melakukan demo.
” Kami juga minta perlindungan terkait intimidasi dan ancaman yang kami Terima dari oknum DLH, ” katanya.
Disinggung aksi lanjutan akan melakukan demo di pembukaan HUT Apeksi, petugas kebersihan mengatakan kemungkinan pihaknya besok akan melakukan aksi susulan.
“Besok kita akan aksi kembali mulai star dari tugu adipura, dan kemungkinan ke acara Apeksi menemui walikota. Miris bang, saat gaji kami tidak dibayar justru walikota foya-foya di acara itu, ” ucapnya.
Sementara perwakilan mahasiswa yang mendampingi aksi meminta anggaran di DLH untuk di audit serta mempersoalkan selisih gaji yang diterima oleh petugas kebersihan tidak sesuai dengan yang didaftarkan ke BPJS.
“Kami sudah cek ke BPJS ternyata petugas kebersihan tidak didaftarkan asuransi kecelakaan serta mengapa data di BPJS gaji mereka Rp 2,450.000 namun yang mereka Terima hanya Rp 2 juta,” ungkapnya.
Sementara anggota DPRD Kota Bandar Lampung berjanji akan memperjuangkan aspirasi peserta aksi.
“Kita akan berkoordinasi dengan DLH untuk menanyakan persoalan ini, intinya aspirasi kawan kawan akan kita perjuangkan, ” tegas Politisi Gerindra.
Diketahui beberapa waktu lalu Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M Nur Ramdhan mengatakan berkas permohonan pencairan telah masuk, dan masih proses pencairan.
“Kita siapkan anggaran Rp3,4 miliar untuk membayar tunggakan gaji honorer DLH selama 2 bulan tahun 2021,” kata M Ramdhan, Senin (23/5).
Sejauh ini kata Ramdhan, honorer di dinas lainnya juga mengalami tunggakan gaji selama 2 bulan pada tahun 2021. Namun saat ini diprioritaskan petugas kebersihan DLH.
Komentar