Realisasi anggaran pengadaan sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasalnya, paket kegiatan yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah tersebut terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.
Dugaan indikasi korupsi yang menyeret Dinsos Provinsi Lampung mengerucut pada dua jenis paket kegiatan, yakni Belanja Modal Modal meubeler UPTD atau Panti Dinsos Provinsi Lampung senilai Rp1.061.616.300 dan Belanja makan klien UPTD panti sosial atau makan dan minum fasilitas pelayanan urusan sosial sebesar Rp3.139.253.000 bersumber APBD Provinsi Lampung tahun 2022.
Berdasarkan analisa dan penelusuran Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Provinsi Lampung yang dilakukan selama ini, bahwa dalam pengadaan belanja modal meubeler di sejumlah Panti Sosial TA 2022 terjadi dugaan penurunan kualitas barang.
“Adanya kesengajaan penurunan kualitas barang pada pengadaan tersebut, sehingga terdapat kelebihan bayar yang menyebabkan munculnya kerugian negara di mana hal tersebut mengarah kepada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata Koordinator GRAK Lampung, Chaidir dilansir dari sinarlampung.co, Selasa, 28 Februari 2023.
Kemudian, lanjut Chaidir, dugaan KKN pada paket pengadaan meubeler Dinas sosial Lampung itu juga diperkuat dengan adanya kesengajaan pemecahan realisasi pekerjaan ke dalam beberapa paket kegiatan. Hal itu dilakukan untuk menyederhanakan proses pengadaan serta menyulitkan pengawasan yang dilakukan masyarakat.
Selain itu, dugaan KNN juga ditemukan pada perealisasian anggaran belanja makan klien UPTD panti sosial atau pengadaan makanan dan minuman fasilitas pelayanan sebesar Rp3.139.253.000. Dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran tidak relevan dengan fakta di lapangan.
“Dari penelusuran yang dilakukan, diketahui jika makanan bagi klien panti sosial rawan dengan potensi korupsi lantaran jumlah laporan realisasi penggunaan anggaran tidak relevan dengan realisasi di lapangan,” jelas Chaidir.
Dalam menyampaikan dugaan KKN dalam realisasi kegiatan dimaksud, LSM GRAK dengan dilengkapi data permulaan yang cukup memadai, mendorong dimulainya proses hukum. Hal itu dilakukan sebagai wujud keprihatinan dan dukungan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KNN.
“Serta sebagai bentuk implementasi dari PP Nomor 43 Tahun 2018, tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidan korupsi,” ujar Chaidir.
Komentar