Suasana di DPRD Lampung mulai memanas pasca juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ketut Rameo di paripurna Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024,Kamis (9/11/2023) lalu menyebutkan 33 janji Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sekedar ilusi dan pepesan kosong.
Fraksi Golkar dan Fraksi PKB sebagai partai pengusung Arinal-Nunik pada Pilgub lalu kompak angkat bicara mengomentari pernyataan Ketut Rameo.
Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Ismet Roni menegaskan jika pihaknya tidak anti kritik karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Kendati demikian Anggota DPRD Lampung ini berharap kritik yang dilontarkan hendaknya obyektif dan didukung dengan fakta di lapangan.
“Kami bukan anti kritik, tapi mbok ya kalau mengkoreksi itu tidak secara parsial, tapi melihatnya secara utuh,” kata Ismet Roni, Sabtu (11/11/2023) dikutip dari Rmollampung.id.
Ismet Roni mengklaim jika Kepemimpinan Arinal Djunaidi, tergolong berhasil. Dua tahun, situasi ekonomi nasional terkena dampak penurunan, termasuk Lampung akibat pandemi Covid -19. Upaya pemulihan ekonomi pun dilakukan. Sehingga ekonomi Lampung stabil dan berdampak positif terhadap ekonomi nasional.
“Di bidang infrastruktur, mungkin teman teman anggota fraksi PDIP di dapil Tanggamus, Lampung Barat sudah melihat sendiri. Nggak bisa, melihat kelemahan seseorang lalu mengabaikan kebaikan yang telah dilakukan.
Apalagi, ini soal kepemimpinan kepala daerah ya harus menyeluruh,” kata Ismet Roni, anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung.
Banyak hal positif juga dilakukan dalam kepemimpinan Arinal Djunaidi, Dari soal jalan yang mulai baik, penataan adminsitrasi, dan infrastruktur.
Dia mencontohkan, jalan Lintas Barat, Ulu Belu yang selama ini tidak bisa dilalui roda empat, sekarang sudah bisa tembus dengan menggunakan mobil. “Ini sebagian bukti bahwa, bahwa kepemimpinan Pak Arinal Djunaidi berhasil. Saya menolak, kata- kata program janji kerja 33 hanya pepesan kosong,” ujar Ismet Roni.
Sekertaris Golkar Lampung itu mengaku tak mempermasalahkan perihal kritikan dari legislatif kepada Gubernur Lampung Arnal Djunaidi.
Ismet pun memahami bahwa DPRD memang bertugas untuk memberi masukan serta kritik kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Ia berharap bahwa kritik tersebut merupakan sesuatu yang membangun.
Senada dengannya, Noverisman Subing dari Fraksi PKB juga membeberkan salah satu keberhasilan duet Arinl-Nunik adalah komitmen mereka dalam menyelesaikan Hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah Kabupaten/kota.
Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim berkomitmen bayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I sampai Triwulan IV kepada Kabupaten/Kota tanpa menunggak (hutang), serta berkomitmen lunasi hutang DBH Triwulan III dan IV 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemprov Lampung mempunyai kewajiban untuk membayar DBH pada triwulan III dan IV pada tahun 2018 kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 794 miliar. “Hutang kepada Kabupaten/kota pada desember 2018 sebesar Rp 789 Miliar, yang terbagi atas DBH pajak Daerah sebesar Rp 704 Miliar, dan Pajak Rokok sebesar Rp 85 Miliar. Hutang tersebut dibayarkan dengan menggunakan 50% DBH milik Pemprov Lampung, yang akan dibayarkan pada Triwulan IV 2019 dan ditahun 2020.
“Belum lagi soal, hutang SMI pada pemerintah sebelumnya kabarnya sudah dilunasi,” kata Noverisman yang kini duduk di Komisi III, Bidang Keuangan Daerah itu.
Diketahui, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Lampung menuding 33 Janji Program Lampung Berjaya hanya ilusi dan pepesan kosong.
Hal itu diungkapkan juru bicara Fraksi PDIP, Ketut Rameo saat menyampaikan pemandangan umum di paripurna Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024, gedung paripurna setempat, Kamis (9/11/2023).
Ketut Rameo menyampaikan bahwa, kondisi ekonomi makro tahun sebelumnya tidak menggembirakan bagi rakyat Lampung, bahkan sejak awal hingga menjelang akhir kepemimpinan Gubernur Ir. Arinal Djunaedi, M.M. periode 2019-2024 tidak maksimal.
” Visi Rakyat Lampung Berjaya dengan 33 janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur hanyalah ilusi atau pepesan kosong,” tegas Ketut.
Menurutnya, sejumlah fakta buruk hasil kerja Pembangunan Saudara Gubernur Lampung menjadi legacy bagi Rakyat Lampung yang tak kunjung Berjaya, yaitu: pertama, selama 3 tahun terakhir kinerja Gubernur untuk mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat mengalami stagnasi, pelambatan dan termasuk kelompok provinsi peringkat rendah se-Sumatera merujuk pada perkembangan rasio gini 0,320 (2020), 0,314 (2021) dan 0,313 (2022).
Komentar