Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, pada Minggu (5/1/2025), terkait 13.705 unit kendaraan dinas (randis) yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB), menuai kritik tajam. Ia dinilai tidak transparan dan cenderung berat sebelah dalam menyampaikan data.
Pengamat politik pemerintahan dari Pusat Kajian dan Analisis Pemerintahan (PUSKAP) Wilayah Lampung, Gunawan Handoko, menilai Slamet Riadi seharusnya juga membeberkan data randis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang menunggak PKB.
“Harusnya Plt Kepala Bapenda menyampaikan data secara lengkap, termasuk jumlah randis milik Pemprov Lampung yang menunggak. Dengan hanya memaparkan data milik pemkab/pemkot, ia justru mempermalukan para kepala daerah se-Lampung dan menyembunyikan fakta terkait randis milik pemprov,” ujar Gunawan pada Senin (6/1/2025).
Gunawan menambahkan, sebagai pejabat publik, Slamet Riadi seharusnya bersikap profesional dengan mengungkapkan fakta secara utuh. “Bapenda pasti memiliki data lengkap, termasuk randis milik Pemprov Lampung yang menunggak PKB. Namun, yang diekspos justru data dari 15 kabupaten/kota. Ini memperlihatkan ketidakprofesionalan dan cenderung berpihak,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Gunawan, randis Pemprov Lampung setiap tahunnya juga kerap menunggak pembayaran PKB, dengan jumlah mencapai ratusan unit.
Pada Minggu (5/1/2025), Slamet Riadi mengumumkan bahwa terdapat 13.705 randis milik pemkab/pemkot di Provinsi Lampung yang belum membayar pajak hingga akhir 2024. “Tunggakan ini bervariasi, mulai dari satu hingga lima tahun, dan terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat,” jelas Slamet Riadi.
Ia mengungkapkan, Bapenda Lampung telah mengirimkan surat imbauan kepada pemkab/pemkot sebanyak dua kali pada tahun 2024 agar segera menyelesaikan kewajiban tersebut atau menganggarkan pembayaran di tahun 2025.
Data Tunggakan PKB di Kabupaten/Kota
Dalam pemaparannya, Slamet Riadi menyebutkan sejumlah daerah dengan jumlah randis menunggak tertinggi, di antaranya:
Pemkab Tulang Bawang: 1.812 dari 2.484 randis.
Pemkab Lampung Selatan: 1.085 dari 2.423 randis.
Pemkab Lampung Utara: 1.739 dari 2.472 randis.
Pemkab Lampung Tengah: 1.637 dari 2.255 randis.
Beberapa daerah lain dengan jumlah tunggakan cukup signifikan adalah Pemkab Tanggamus (1.555 dari 2.306 randis), Pemkab Lampung Timur (1.505 dari 2.055 randis), dan Pemkot Bandar Lampung (858 dari 1.304 randis).
Namun, hingga berita ini ditayangkan, Slamet Riadi belum memberikan keterangan mengenai data randis milik Pemprov Lampung yang juga menunggak PKB.
Kritik terhadap ketidaktransparanan ini menjadi sorotan, mengingat keterbukaan informasi publik adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Komentar