Bandarlampung-Komunitas atau tempat berkumpul bagi para jurnalis di lokasi peliputan merupakan hal yang lumrah dan bahkan menjadi kebutuhan. Baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, keberadaan komunitas jurnalis sangat membantu terciptanya komunikasi yang baik antara insan pers dengan pemerintah. Selain sebagai wadah silaturahmi, komunitas ini juga menjadi sarana kolaborasi yang positif untuk membangun daerah.
“Adanya komunitas atau tempat berkumpulnya jurnalis membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, kita bisa berkolaborasi secara lebih baik,” ungkap Bayumi Adinata, salah satu tokoh pers di Provinsi Lampung.
Sebagai contoh, Bayumi menuturkan pengalamannya berbincang dengan Reza, seorang sahabatnya yang kini bekerja di salah satu stasiun televisi nasional. Reza menceritakan bahwa dalam peliputan kegiatan pemerintahan, terutama di lingkungan Istana Negara, para jurnalis membentuk sebuah komunitas atau perkumpulan. Tujuannya adalah agar komunikasi dan koordinasi antarjurnalis serta dengan protokoler presiden dapat berjalan lancar setiap kali ada kegiatan kenegaraan.
Hal yang sama juga diterapkan di Provinsi Lampung. Sejak masa kepemimpinan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri (periode 2014-2019), dibentuklah sebuah komunitas jurnalis yang diberi nama Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP). Komunitas ini mewadahi para wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di Kantor Gubernur Lampung maupun di DPRD Provinsi Lampung.
“Saat itu, saya dipercaya menjadi Ketua IJP, dengan Yuverdi Dinata sebagai Sekretaris dan Eva Suryani sebagai Bendahara. Alhamdulillah, dengan terbentuknya IJP, komunikasi antara jurnalis dan pemerintah menjadi lebih mudah. Banyak kegiatan peliputan yang bisa kami koordinasikan dengan cepat, dan hubungan kami dengan Gubernur, Wakil Gubernur, serta para kepala dinas menjadi lebih terbuka,” kenang Bayumi.
Kehadiran IJP disambut baik oleh para wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov Lampung. Mereka merasa lebih terorganisir, terbantu secara koordinasi, dan mendapat ruang komunikasi yang lebih intens dengan para pejabat pemerintah.
Sayangnya, pada tahun 2020 hingga 2021, aktivitas IJP sempat vakum. Masa tersebut bertepatan dengan berakhirnya kepemimpinan Bayumi sebagai ketua. Namun, pada tahun 2022, semangat untuk menghidupkan kembali IJP muncul. Komunitas ini kembali aktif dengan susunan pengurus baru: Edwin Febrian sebagai Ketua, Reci sebagai Sekretaris, dan Yuverdi Dinata kembali dipercaya sebagai Bendahara untuk periode 2022–2025.
Kini, memasuki tahun 2025, masa kepengurusan Edwin Febrian akan segera berakhir pada 31 Maret. Pemilihan Ketua dan pengurus IJP yang baru dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan April 2025.
“Siapa calon ketua selanjutnya? Saya berharap siapa pun yang terpilih nanti bisa melanjutkan perjuangan dan peran penting IJP. Wadah seperti ini harus tetap ada agar jurnalis bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun daerah,” harap Bayumi.
Ia juga menekankan pentingnya solidaritas antarjurnalis. Dalam menghadapi tantangan peliputan dan dinamika media yang terus berkembang, semangat kebersamaan dan profesionalisme harus tetap dijaga.
“Apalagi kini pemerintah telah menyiapkan fasilitas media center bagi para jurnalis di lingkungan Pemprov Lampung. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jurnalis harus kompak, saling membantu, dan terus menjaga marwah profesi,” tutup Bayumi.
Dengan terus eksisnya IJP, diharapkan akan lahir generasi jurnalis yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi yang sehat antara pers dan pemerintah demi kemajuan Provinsi Lampung. (***)
Komentar