Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) Rifandi Ritonga mengajak seluruh peserta aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Senin 1 September 2025 mendatang, untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Pasalnya, aksi demo Lampung bisa menjadi teladan bagi seluruh wilayah Indonesia.
Rifandi mengatakan, bahwa rencana aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung pada 1 September 2025 adalah bagian dari hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Unjuk rasa merupakan kanal sah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, protes, maupun tuntutan terhadap kebijakan negara,” ujarnya pada, Sabtu (30/08) kepada media ini melalui pesan whatsaap.
Namun ia juga mengimbau bagi seluruh peserta aksi, agar aksi ini benar-benar menjadi ruang demokrasi yang bermartabat, penting bagi semua pihak untuk menjaga ketertiban dan menghindari hal-hal destruktif seperti perusakan atau pembakaran yang telah terjadi di beberapa daerah lain.
“Peserta aksi diharapkan tetap fokus pada substansi tuntutan, mulai dari pemangkasan tunjangan DPR, peningkatan kualitas pendidikan, hingga isu kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai energi perjuangan rakyat teralihkan oleh provokasi atau tindakan anarkis yang justru merugikan cita-cita bersama,” terangnya.
Di sisi lain Rifandi juga mengingatkan, DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung tidak boleh berdiam diri. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara terbuka serta menjamin suara publik ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“DPRD Lampung perlu membuka forum dengar pendapat atau rapat khusus untuk menampung aspirasi, sekaligus menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Gubernur Lampung pun sebaiknya hadir sebagai pemimpin yang menenangkan, merangkul, dan siap memfasilitasi solusi konkret bagi rakyatnya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan perlunya Langkah aktif dari eksekutif dan legislatif daerah inilah yang akan menjadi penopang penting agar aksi berjalan damai dan tidak berubah menjadi kerusuhan seperti di Makassar, NTB, atau Solo.
“Dengan demikian, demonstrasi yang akan berlangsung di Lampung dapat menjadi contoh baik bagaimana aspirasi rakyat disampaikan secara damai, substansial, dan bermartabat. Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD bisa menunjukkan diri sebagai pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyat, bukan sekadar penonton di tengah gelombang keresahan sosial,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Situasi aksi di Kota lain, yakni, Makassar mencekam, massa aksi yang awalnya tertib berubah menjadi rusuh. Massa bergerak membakar, pos polisi, kendaraan hingga gedung perkantoran, pada Jumat (30/8/2025) malam.
Kerusuhan pun berlangsung di sejumlah titik, mulai dari pembakaran dua pos polisi, gedung DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani dan gedung DPRD Sulsel. Bukan itu saja, pos lantas dan pos jaga kantor Kejati Sulsel juga ikut dibakar massa.
Dalam insiden kerusuhan ini belum ada data pasti berapa kendaraan yang terbakar, baik roda empat maupun dua. Namun dari pantauan di sekitar gedung DPRD Makassar, ada sejumlah mobil maupun motor yang dibakar massa, bahkan dirusak.
Banyaknya kendaraan terparkir dikarenakan di lokasi tersebut ada jadwal rapat paripurna anggota DPRD Makassar bersama dengan pihak Pemkot Makassar, sehingga banyak kendaraan yang terparkir di halaman depannya gedung DPRD Makassar.
“Ai, habis semua mobil yang diparkiran. Motor juga kuliat dibakar itu di dalam,” ujar salah seorang warga di lokasi.
Sementara korban meninggal yang dilaporkan berjumlah tiga orang. Berdasarkan video yang beredar, salah satu korban meninggal dunia akibat melompat dari lantai empat gedung DPRD Makassar, diduga panik saat api mulai menghanguskan sejumlah sisi gedung tersebut.
Adapun korban kebakaran pertama adalah Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful, dia hadir untuk rapat paripurna menggantikan posisi Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, namun tak disangka kerusuhan terjadi.
Kemudian, korban lainnya merupakan seorang anggota Satpol PP yang belum diketahui identitasnya dan seorang perempuan staf DPRD Makassar. Korban itu ditemukan saat proses pemadaman api oleh personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Sementara di Gedung DPRD Sulsel belum diketahui apa-apa saja yang terbakar. Puluhan prajurit TNI juga sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut agar pihak Damkar bisa cepat melakukan pemadaman.
Komentar