Lampung – Aroma intervensi politik menyeruak di balik proyek revitalisasi sekolah dasar dan menengah di Kota Bandar Lampung. Sejumlah sekolah penerima bantuan APBN mengaku dipaksa menyerahkan pengerjaan proyek kepada pihak yang dikondisikan oleh oknum anggota DPRD berinisial HT, dengan pelaksana lapangan berinisial YM.
Laporan lapangan yang dihimpun dari beberapa sumber sekolah menyebut, proyek revitalisasi sudah berjalan sekitar dua minggu sebelum akhirnya muncul tekanan. Beberapa kepala sekolah yang menolak dikondisikan mengaku didatangi oleh dua orang, HT dan YM, yang datang membawa pengaruh politik.
“Tenaga kerja yang sudah bekerja dibubarkan, mereka suruh berhenti. Terus diminta serahkan pengerjaan ke orang mereka,” ujar salah satu kepala sekolah yang enggan disebut namanya, Kamis (6/11/2025).
Tak lama setelah itu, pihak sekolah mendapat “arahan” dari Dinas Pendidikan agar menyerahkan pengerjaan ke pihak HT. Akibatnya, proyek pun diambil alih oleh YM, yang disebut-sebut sebagai orang dekat sang anggota dewan.
Informasi yang diperoleh menunjukkan, kelompok tenaga kerja awal yang berasal dari warga sekitar sekolah diganti seluruhnya dengan pekerja baru yang dibawa YM. Mereka bekerja di bawah pengawasan langsung pihak luar, bukan lagi dikoordinasi oleh sekolah seperti dalam sistem swakelola.
“Awalnya kami senang bisa ikut kerja di sekolah sendiri, tapi tiba-tiba disuruh berhenti. Katanya ada yang ambil alih dari atas,” kata salah seorang pekerja yang sebelumnya ikut dalam proyek SDN di wilayah Tanjungkarang Barat.
Data sementara menunjukkan pola yang sama terjadi di beberapa titik sekolah penerima revitalisasi di Kota Bandar Lampung.
Temuan lapangan Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung semakin memperkuat dugaan adanya permainan di balik proyek ini. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pekan ini, Ketua Komisi IV Asroni Paslah menyebut banyak kejanggalan — mulai dari mutu bangunan yang rendah, keseragaman material yang mengarah pada pemasok tunggal, hingga ketidaksesuaian antara nilai pagu dengan kondisi fisik pekerjaan.
Kami akan terus lakukan sidak di 20 sekolah. Dari hasil sementara, kami menemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar, bahkan ada sekolah yang belum memulai padahal anggarannya sudah cair,” tegas Asroni (5/11/2025).
Komisi IV juga mendorong agar BPK dan Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap proyek revitalisasi tersebut untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana APBN.
Program revitalisasi sekolah dasar dan menengah di Provinsi Lampung ini merupakan bagian dari proyek nasional dengan total 648 sekolah penerima, dan total pagu Rp74,4 miliar. Di Kota Bandar Lampung, nilai per sekolah bervariasi antara Rp600 juta hingga Rp800 juta. Beberapa titik yang disidak bahkan menunjukkan pekerjaan baru 30 persen, namun sudah menimbulkan persoalan dugaan intervensi dan monopoli pengerjaan.
Beberapa sumber dari lingkungan sekolah menyebutkan, pola tekanan berlangsung sistematis. Pihak sekolah mendapat pemberitahuan tidak resmi agar tidak menolak “bantuan” pihak luar. YM kemudian datang mengatasnamakan dukungan dari salah satu anggota DPRD perempuan, menawarkan “pengamanan proyek”. Setelah ditolak, muncul kunjungan langsung dari HT dan YM yang berujung pada pembubaran tenaga kerja. Dinas diduga ikut menekan agar proyek tetap diserahkan kepada pihak yang dikondisikan. Polanya berulang di beberapa sekolah penerima.
Salah satu aktivis pendidikan di Bandar Lampung menilai kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kepala sekolah. “Swakelola itu artinya dikerjakan langsung oleh sekolah, bukan diserahkan ke oknum legislatif. Kalau benar ada tekanan, berarti kita sudah mundur jauh dari prinsip transparansi,” kata Arif Dermawan dari Suluh Academy.
Indikasi intervensi oknum DPRD dalam proyek revitalisasi sekolah di Bandar Lampung makin kuat. Modusnya: tekanan politik terhadap sekolah, penggantian tenaga kerja, dan penyerahan proyek kepada pihak yang dikondisikan. Komisi IV DPRD telah turun ke lapangan dan meminta audit. Namun hingga kini, pihak YM maupun HT serta pihak-pihak terduga belum memberikan klarifikasi resmi.
Komentar