Lampung – DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) secara resmi telah menyampaikan laporan pengaduan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK berkait dengan proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023. Kamis (08/09).
Ketua DPP Pematank Saudi Romli mengatakan, bahwa laporan pihak ya ke KPK merupakan adanya dugaan kolusi saat pemilihan Wabup muara enim 2018 lalu.
“Adapun materi singkat yang dituangkan DPP Pematank dalam pelaporan tersebut ialah tentang adanya dugaan perbuatan Kolusi di balik proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 , ” kata Romli kepada awak media.
Romli menjelaskan, ada beberapa poin diantaranya DPRD muara enim terkesan memaksakan pemilihan wakil bupati tersebut padahal dari sisi anggaran saja tidak ada, bupati yang depenitif sudah inkrah dalam putusan pengadilan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Register Perkara Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 24 Juni 2021
“Dan ditolaknya kasasi berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 2213 K/Pid.Sus/2022, Permohonan Kasasi yang diajukan oleh bupati sebagai terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan ditolak. Pemilihan wakil bupati harusnya masih ada bupati yang depenitf , ” ucapnya
Romli menambahkan, atas laporan itu pihaknya mendesak KPK menindaklanjuti dugaan tersebut.
“DPP Pematank berharap dan mendesak KPK mampu menindaklanjuti pelaporan tersebut dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “ungkapnya
Romli menjelaskan, selain melaporkan ke KPK dirinya juga secara resmi melaporkan ke ombusman RI.
“Kita juga sudah secara resmi masukin laporan ke ombusman RI terkait dugaan melanggar administrasi pada pemilihan wakil bupati tersebut , ” pungkasnya
Komentar