Bandar Lampung-Janji Gubernur Lampung dalam bidang pertanian dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani melalui Kartu Petani Berjaya (KPB) serta peningkatan daya saing komoditas unggulan seperti Kopi, Kakao Singkong dan Udang serta memungsikan Badan usaha Milik Daerah untuk produk pertanian masih jauh panggang dari api dan cenderung retorika kampanye menarik simpati massa.
Hal itu terlihat dengan adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada Mei sebesar 91,51 atau mengalami penurunan 1,60 persen dibandingkan dengan April 2020.Meski sempat mengalami kenaikan, hal itu sangat tidak signifikan dan tipis yakni hanya0,35 persen yakni 91,83 dibandingkan Mei 2020 sebesar 91,51. Secara nasional, NTP Lampung naik di atas rata-rata sebesar 0,13 persen dari 99,47 pada Mei 2020 menjadi 99,60 pada Juni 2020.
“Gubernur Lampung gagal focus dan gagal paham, Program Lampung Berjaya yang salah satunya peningkatan kesejahteraan petani justru nasib petani menjadi terpuruk dengan menurunnya NTP, sejak menjabat terlalu banyak masalah yang terjadi jadi wajar kalau NTP menurun,”tulis Ketua Jaringan Aspirasi Masyarakat Sejahtera (Jatra), Indra Putra dalam pers rilis yang dikirimkan melalui surel, Sabtu (25/7).
Ia menambahkan,sejumlah kegagalan akan kembali muncul dan bukan hanya di bidang pertanian karena menurutnya, Arinal tidak serius merealisasikan janji saat kampanye dahulu, focus mantan Sekdaprov memimpin Lampung banyak terpecah dengan sejumlah masalah yang terjadi saat menjabat Gubernur dan tuntutan pemodal serta tim sukses yang telah memenangkannya menjadi Gubernur Lampung.
“Kita sama-sama ketahui siapa pemodal dibalik pemenangan Arinal-Nunik, dan itu tentunya tidak gratis dong, indikasinya ya APBD kita kemungkinan tergadai melalui kompensasi proyek. Belum lagi tuntutan tim sukses yang merasa berjasa pada sat Pilgub lalu, bahkan informasi yang kami himpun sudah terjadi gesekan antara tim sukses dan diduga rebutan proyek dan itu terjadi pada proyek di RSUDAM dengan nilai 28 miliar”ungkapnya.
Dikatakannya, mundurnya dua dua direksi BUMD Lampung Energi Berjaya,Anshori Djausal dan Nuril Hakim Johansyah yang diketahui sebagai tokoh Lampung beberapa waktu lalu juga sebagai bukti adanya disharmoni Arinal dalam menjalin komunikasi guna memungsikan BUMD yang focus membidangi industry hulu minyak bumi dan gas alam.
“ Jadi selama satu tahun ini belum terlihat perubahan yang siginifikan, justru masalah-masalah yang muncul. Mundurnya dua tokoh Lampung di BUMD itu kan artinya ada masalah yang terjadi,”ujarnya.
Gaya kepempinan yang cenderung meledak-ledak dan temperamen Arinal juga berimbas terhadap komunikasi yang dibangun dengan media hal itu menurut Indra menjadi salah satu indikasi jika Ketua DPD Golkar kurang bersahabat dengan media.
“ Sudah berkali-kali bermasalah dengan media, terkahir enggan di rekam malah bentak wartawan dan ngaku preman. Ini Gubernur macam apa, harusnya focus saja bangun Lampung ini agar Berjaya jangan takut-takuti media atau intimidasi. Bagaiaman rekan media mau memberitakan informasi pembangunan jika pemimpinnya saja alergi, jadi wajar saja jika NTP turun, kesejehateraa petani buruk serta masalah-masalah lain akan muncul karena Gubernur tidak focus bangun daerah ini,”tegasnya.
Dalam bidang hukum sambungnya,label terlapor dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan saat menjabat Sekdaprov yang dilaporkan 2016 lalu cukup menguras waktu dan materi Arinal disebabkan kasus tidak kunjung diterbitkan Surat Penghentian Penyidkan Perkara (SP3) bahkan Kejati Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebanyak empat kali .
“ Kasus ini bukan hal baru sudah beratahun-tahun, harusnya juga Kejati malu tidak mampu menuntaskan kasus ini, sangat tidak elok kita dipimpin oleh Gubernur denga status terlapor dalam kasus dugaan korupsi,”tutupnya.
Komentar